Riaubook - Rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Jawa Barat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Siak.

Rombongan disambut Wakil Ketua I DPRD Siak Sutarno serta Komisi II dan IV, kunjungan tersebut untuk membahas sistem kelola pasar di Negeri Istana.

Ketua Komisi II DPRD Bekasi, Mulyana Mukhtar mengatakan, saat ini kabupaten yang mempunyai batas wilayah dengan Jakarta Barat tersebut mengatakan pembangunan pasarnya di Kabupaten Bekasi memakai pihak ketiga dengan modal ditanggung oleh pengembang.

"Kami tahu kabupaten Siak ini pembangunan pasarnya menggunakan dana APBD, untuk itu kami ingin sharing dengan Siak ini terkait pembangunan tersebut," ungkap Mulyana.

Lebih lanjut, Mulyana mengatakan bahwa pasar di Bekasi saat ini bertujuan sebagai industri bisnis dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Untuk itu kami berencana akan membangun pasar dengan menggunakan dana APBD," kata Mulyana lagi.

Dewan daerah yang beberapa haru lalu telah melakukan proses Pilkada tersebut mengaku sangat tertarik dengan apa yang disampaikan DPRD Siak dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Siak terkait pasar untuk kebutuhan masyarakat.

"Regulasi penganggaran juga sudah diatur dalam Perda APBD-nya. Beberapa masukan dari mereka akan kami pertimbangkan dalam pendirian pasar melalui APBD, " ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Siak, Sutarno mengatakan, saat ini kabupaten Siak tidak bisa membangun pasar dari pihak ketiga, karena dengan alasan akan menimbulkan keributan dan kekacauan nantinya.

"Kami saat ini membangun pasar hanya untuk kebutuhan pelayanan publik untuk menunjang ekonomi masyarakat, bukan bersifat bisnis, dengan penduduk Siak sekitar 500 ribu jiwa, jauh perbedaanya dengan kabupaten Bekasi," kata Sutarno.

Senada disampaikan Kepala Dinas Perindag melalui Kabid Pasar Safruddin Siregar. Ia mengatakan Siak saat ini tergolong daerah pedesaan dengan jumlah penduduk yang sedikit, maka fungsi pasar di kabupaten Siak lebih mengarah ke pelayanan publik.

"Saat ini hanya 2 pasar yang bersifat harian, yakni pasar Belantik dan pasar Perawang. Selain itu dari 14 kecamatan yang memiliki pasar tradisional hanya berupa pasar mingguan, ujar Safruddin.

Sementara untuk regulasinya, Siregar mengatakan Kabupaten Siak berpedoman pada Perda APBD Kabupaten Siak.

"Kita melibatkan beberapa instansi untuk mengelola pasar seperti Dinas PU Tarkim sebagai pengelola sampah, Dishub sebagai retribusi dan Dinas Lingkungan hidup sebagai pengawasan lingkungan," tutup Siregar. (RB/Agus/Shinta)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau