Riaubook - Terkait program pembangunan 2.000 unit rumah layak huni (RLH) yang digalakkan oleh Gubernur Riau, Andi Rachman, diharapkan peruntukannya tepat sasaran.

Program ini pun diharapkan bisa terealisasi pada tahun ini yang pada tahun sebelumnya tertunda.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau, Hardianto mengungkapkan bahwa Dinas Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) selaku yang menangani RLH harus merembuk bersama agar penerima RLH tepat sasaran.

"Kami dari Komisi D punya iktikad baik agar penerima RLH ini bisa tepat sasaran dan memang benar layak untuk mendapatkannya, " kata Hardianto di gedung DPRD Riau, Kamis (09/03/2017).

Selama ini, berdasarkan info yang berkembang di masyarakat dalam program ini terdapat unsur nepotisme dalam penerimaan RLH.

"Ya maaf saja selama ini kan yang orang beranggapan penerimaan RLH di lapangan, karena kenal si ini si itu. Kami tidak ingin ada hal seperti itu," ungkapnya.

Kemudian kata Hardianto, agar penerima RLH tepat sasaran maka harus ada data yang valid di setiap daerah penerima RLH.

Hardianto menjelaskan di setiap kabupaten/kota penerimaan RLH itu ada 100 sampai 150 unit perima RLH. Kemudian di bagi lagi di kelurahan, sehingga harus ada efesiensi,

"Misalnya ada sekian puluhan di suatu desa yang terdata. Tidak semuanya bisa kita akomodir. Maka sebaiknya di setiap desa itu 10-15 kita perkirakan penerima RLH untuk efesinsi dan efektifitas kerja, " tutupnya. (RB/Khusnul)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau