RIAUBOOK.COM - Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial melakukan peningkatan dalam pelayanannya bagi korban kecelakaan baik di darat, laut maupun udara.

Sesuai dengan peraturan, pertama, Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Penumpang angkutan umum, baik di darat, laut maupun udara, maka sistem pengutipan yang dilakukan Jasa Raharja adalah melalui ongkos tiket penumpang, dengan pungutan biaya per penumpang sebagai iuran wajib dari angkutan umum tersebut. Sehingga jika terjadi kecelakaan, maka penumpang sudah terjamin dan sudah mendapatkan hak santunan dari Jasa Raharja.

Kedua, Undang-undang No.34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ini lebih kepada kendaraan pribadi, yang menggunakan sistem 'Tanggung Gugat'. Artinya, seseorang yang mengansuransikan kendaraannya kepada Jasa Raharja untuk menjamin atau memberikan santunan bagi siapa saja yang tertabrak oleh kendaraan saya.

Dalam hal ini, terdapat istilah SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dipungut oleh Jasa Raharja. Mekanisme pengutipannya langsung dilakukan di Samsat, berdasarkan golongan kendaraan, yang besarannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 36 tahun 2008.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 1964 tersebut, terdapat DWPKP (Dana Petanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang), bus yang dinaiki penumpang (dengan sistem penggunaan tiket), maka dalam tiket tersebut terdapat pengutipan langsung yang harus dikumpulkan dan disetorkan oleh pihak perusahaan angkutan umum ke Jasa Raharja.

Untuk mekanisme pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dilakukan melalui mekanisme Samsat, sedangkan untuk DPWKP, pengusaha bisa melakukan pembayaran langsung ke Jasa Raharja. Dan bagi kendaraan angkutan umum yang baru bisa melengkapi persyaratan dengan membawa persayaratan seperti ijin trayek, surat keterangan angkutan umum yang resmi dari Dinas Perhubungan dan lainnya.

"Pembayaran santunan pada tahun 2015/2016, di Jasa Raharja secara keseluruhan terdapat kenaikan biaya santunan yang kita bayarkan sebesar 1,28 persen yakni kenaikannya senilai Rp. 437.275.735,-" ungkap Kepala Jasa Raharja Cabang Riau Nanok Boedi Tjahjono, SE. melalui Kasubag Humas, Okto Arif Primanto, Senin (20/03/2017).

Sementara itu, korban meninggal dunia mengalami penurunan sebesar Rp1,5 miliar atau 6,89 persen.

"Penurunan ini karena kita sudah mengoptimalisasi kerjasama dengan pihak rumah sakit di tahun 2016 dan sudah menunjukkan hasil. Sehingga bagi korban kecelakaan yang sudah terjamin oleh Jasa Raharja lalu dibawa ke rumah sakit, kita sudah bisa terbitkan surat jaminan di rumah sakit. Jadi, korban bisa langsung mendapatkan tindakan medis untuk menghindari tingkat fatalitas bahkan kematian karena tidak ada yang menjamin saat korban masuk rumah sakit," tutur Okto lagi.

Upaya-upaya kerja sama dengan Rumah sakit yang sudah dilakukan oleh Jasa Raharja berimplikasi terhadap peningkatan jumlah santunan yang telah dibayarkan bagi korban korban luka luka pada tahun 2016 hingga 15,51 persen kena ikan tersebut senilai Rp1.846.275.735,-.

Hingga Maret 2017, Jasa Raharja tercatat sudah menjalin kerjasama dengan 41 rumah sakit di Provinsi Riau. Dengan kerjasama tersebut, diharapkan korban kecelakaan bisa segera mendapatkan pelayanan dan tindakan medis dari rumah sakit karena sudah dijamin Jasa Raharja.

"Jadi kita udah terbitkan surat jaminan, nanti rumah sakit tinggal tagih maksimal 10 juta ke Jasa Raharja," tutup Okto. (RB/Shinta Sharlindra)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau