RIAUBOOK.COM-Kepala BPKAD, Bidang Hukum, dan pihak terkait lainnya dilingkungan Rokan Hulu (Rohul) di instruksikan agar segera menyelesaikan administrasi penggunaan dana APBD tahun 2017 dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penggunaan anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara, paling lambat 27 Maret 2017.

Hal itu ditegaskan Plt. Bupati Rohul, H. Sukiman, Karena triwulan 1 akan segera berakhir dan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan. Dan berdasarkan pengalaman, sangat tidak efektif untuk memulai pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan fisik pada H-7 dan H+ 7 hari raya Idul Fitri.

"jangan sampai uang muka tersebut nanti justru digunakan oleh Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri dan bukan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan. Akibatnya pekerjaan tidak selesai dan terbengkalai,"tegasnya dihadapan kepala Satker saat penanda tanganan Fakta Integritas Anti Korupsi dan Gratifikasi dilantai 3 Kantor Bupati Rohul, Kamis (23/3).

Pada kesempatan itu juga, anggota Pokja ULP di ingatkan supaya segera menyiapkan keperluan pelelangan, agar dokumen yang diserahkan PPK SKPD kepada ULP, dapat di proses dan dilaksanakan pelelangannya. Artinya, jangan sampai keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh keterlambatan proses pelelangan di Pokja ULP.

"Kepala SKPD agar segera menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan (PP), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) paling lambat 27 Maret 2017. Sebagai pengguna anggaran, Kepala SKPD juga harus segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan dilelang maupun yang dilakukan secara swakelola,"terangnya.

Pengumuman RUP, terang H. Sukiman, merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, KPK dan Kantor Staf Presiden (KSP). Dan sesuai surat edaran Mendagri nomor: 356/ 4429/SJ Maret 2017 bahwa tanggal 27 Maret 2017 ditetapkan sebagai batas waktu pelaporan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk Capaian Bulan Maret (B03).

"Kepala SKPD yang tidak mengumumkan seluruh atau sebagian kegiatannya pada RUP aplikasi sirup versi2 sampai batas akhir jadwal pengumuman yang sudah ditentukan yakni pada tanggal 27 Maret 2017, maka apabila di kemudian hari terjadi permasalahan hukum akibat hal tersebut maka kami tegaskan, sepenuhnya hal tersebut menjadi tanggung jawab kepala SKPD yang bersangkutan,"tegasnya. ((gus/RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau