RiauBook - Hingga 100 hari masa pemerintahannya, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tetap tinggi. Kisruh KPK vs Polri ternyata tidak lantas menggerus dukungan masyarakat terhadap duet tersebut.

Itu terungkap dari hasil survei Populi Center yang dirilis dalam diskusi bertajuk "Alhamdulillah Lewat 100 Hari" di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).


Dalam survei  terhadap 1.200 responden di 34 provinsi yang digelar 16-22 Januari 2015 itu terungkap, sebanyak 70,1 persen menyatakan puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK. Yang tidak puas cuma 25,8 persen.


"Ini menunjukkan bahwa gonjang-ganjing politik terkait pencalonan Kapolri dan pelemahan KPK belum menggerus tingkat dukungan publik terhadap kepemimpinan Jokowi-JK," kata peneliti utama Populi Center, Nico Harjanto.


Optimisme publik juga tinggi, dimana 65 persen responden yakin pemerintahan Jokowi -JK mampu membawa Indonesia lebih baik. Kemudian, sebanyak 59,2 persen responden memprediksi jika dalam kurun waktu 1-3 tahun perubahan sudah dapat dirasakan.


Hanya saja, soal kinerja pemerintahan, belum bagus-bagus amat. Cuma 33,3 persen responden menyatakan bahwa pemerintahan saat ini sudah membawa sedikit perubahan dari pemerintahan sebelumnya, sedangkan27,8 persen menyatakan sudah ada perubahan. Sementara hanya 3 persen yang merasa ada perbaikan dan lima persen yang menyatakan ada kemunduran.

Berkaca dari hasil survei, Nico menyebut hal itu sebagai modal politik paling berharga bagi Jokowi-JK, terutama dalam menghadapi tekanan kekuatan politik di sekitarnya yang kerap merongrong, seperti terlihat dalam pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Karena itu, political positioning presiden paling tepat adalah mengikuti kehendak rakyat, supaya tidak selalu dirongrong kekuatan politik busuk disekelilingnya," ucapnya.


Dukung penenggelaman kapal

Selama 100 hari pemerintahannya, Jokowi-JK membuat sejumlah gebrakan. Di antaranya yang paling populer adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan.

Dari survei Populi Center terungkap,  kebijakan penurunan harga BBM mendapat dukungan rakyat sebesar 93,8%.  Responden juga mendukung swasembada pangan 73,3%, dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan 72,8%.

Sebaliknya, kebijakan dengan popularitas yang paling rendah adalah kenaikan BBM sebesar 16,8%, perubahan kurikulum dengan 50,4%, dan poros maritim dunia 53,8%.

Dalam survei itu juga didapatkan isu prioritas yang harus segera diselesaikan Jokowi-JK pada 2015 ini. Yakni persoalan kemiskinan dan isu pemberantasan korupsi.

Mayoritas responden sebesar 31,1% setuju kemiskinan adalah isu terpenting diikuti isu pemberantasan korupsi sebesar 27,4%, dan isu menekan angka pengangguran 19,3%.  (shs)