RIAUBOOK.COM - Rasionalisasi atau pemangkasan APBD Bengkalis, Riau, tahun 2017 mencapai 20 persen membuat kalangan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah ini meminta Bupati Bengkalis mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun.

Seperti dikemukakan Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Bengkalis, Fitra Budiman, rasionalisasi yang akan dilakukan tahun 2017 tampaknya bukan sebatas isu belaka, tapi kemungkinan besar akan terjadi. Untuk itu, ia meminta kepada Bupati Bengkalis mengeluarkan kebijakan strategis terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2017, termasuk soal pemangkasan anggaran diseluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD).

"Persoalan rasionalisasi APBD jangan sampai mengorbankan rekanan pengadaan barang dan jasa, seperti tahun 2016. Oleh karena itu kebijakan bupati Bengkalis soal pemangkasan anggaran ditunggu, karena rasionalisasi harus dilakukan dari sekarang jangan sampai menunggu APBD Perubahan," imbau Fitra Budiman, Rabu (3/5/2017).

Disebutnya, apabila rasionalisasi baru dilakukan pada APBD Perubahan, tentu akan terjadi lagi tunda bayar terhadap rekanan pengadaan barang dan jasa, karena pada akhir tahun anggaran yang melakukan terminj adalah rekanan. Kemudian tentu akan menimbulkan reaksi dari pelaku usaha pengadaan barang dan jasa, dan dalam hal ini jangan sampai bupati yang disalahkan.

Seharusnya ulas pria disapa Budi ini, dengan mengurangi kegiatan baik belanja langsung dan tidak langsung dengan member tanda bintang di APBD, tentu OPD dapat menentukan sikap kegiatan mana saja yang dapat dilelang atau dilaksanakan. Apalagi pengurangan 20 persen dari Rp3,6 triliun APBD Bengkalis tahun ini berarti sekitar Rp700 miliar.

"Jangan sampai rasionalisasi dilakukan diakhir tahun. Karena imbasnya nanti bupati dan tentunya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerja proporsional dan professional. Karena setiap kebijakan pembangunan dan keuangand aerah muaranya akan ke bupati, dan jangan sampai kepala daerah yang diperslaahkan," papar Budi. (RB/MC)