RIAUBOOK.COM - Fraksi Demokrat Kebangkitan Pembangunan Sejahtera (DKPS) DPRD Siak menilai, kemampuan daerah untuk bisa membiayai keuangan daerahnya dapat dilihat dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningat.

Jika dibandingkan dana perimbangan, semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat semakin kecil dan penggunaan surplus anggaran kepada alokasi belanja, terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.

Hal itu disampaikan ketua Fraksi DKPS Syamsurizal saat rapat paripurna atas jawaban fraksi terhadap pendapat pemerintah Kabupaten Siak mengenai inisiatif DPRD Siak terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Siak tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan anggota DPRD Siak tahun 2017, melalui Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Siak Marudut Papahan, Rabu (19/7/17).

Fraksi DKPS menilai, kemampuan keuangan daerah ini dapat tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tercermin dari APBD. Sementara APBD mencerminkan pelaksanaan pembangunan melalui realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sementara itu, berkaitan dengan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Siak dalam PP itu, Fraksi DKPS menyebutkan, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajanya di bebankan pada APBD. Yakni meliputi uang reprentasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Sementara untuk pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan meliputi, tunjangan komuniasi itensif dan tunjangan reses. (RB/Agus)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau