Jikalahari bertemu dengan Ketua DPRD Riau dan pimpinan DPRD lainnya membahas RTRW Riau. (RB/habir/Jikalahari)

Selasa, 08 Agustus 2017 - 01:04 WIB 6890000

Bertemu Jikalahari, DPRD Diminta Libatkan Publik dalam Pembahasan RTRW Riau

Share ke BBM

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyerahkan secara langsung kertas posisi bertajuk "RTRWP untuk Rakyat, Bukan untuk Segelintir Pemodal dan Monopoli Korporasi" kepada Ketua DPRD Riau, Septina Primawati dan pimpinan dewan lainnya serta ke Komisi II DPRD Riau yang diterima oleh Mansyur HS di Pekanbaru, Senin (7/8/2017).

Jikalahari meminta DPRD Riau menolak draft RTRWP Riau 2016 - 2035 karena prosesnya tidak melibatkan publik, monopoli korporasi HTI, sawit dan tambang serta belum mengakomodir perkembangan kebijakan dan produk hukum terkait perhutanan sosial, TORA, Ekosistem Gambut dan Taman Nasional Zamrud di Siak.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPRD Riau mengapresiasi kertas posisi Jikalahari sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses pembahasan draft RTRWP Riau.

DPRD Riau akan membahas hasil Pansus RTRWP Riau ke Banmus DPRD Riau. Pimpinan DPRD Riau hari ini baru menerima laporan kerja Pansus RTRWP Riau.

"Kemungkinan besar DPRD Riau belum bisa memparipurnakan hasil kerja Pansus DPRD Riau," kata Wakil Koordinator Jikalahari, Made Ali.

"Pimpinan DPRD Riau berusaha agar proses pembahasan RTRWP Riau melibatkan publik," katanya lagi.

Jikalahari juga hendak mengklarifikasi dan mengkritisi statement Asri Auzar dan Suhardiman Amby yang menyebut Jikalahari menggunakan data-data lama.

"Saya yakin Asri Auzar dan Suhardiman Amby belum membaca atau tidak memahami isi kertas posisi Jikalahari," kata Made Ali.

Jikalahari mempertanyakan mengapa sampai detik ini Pansus RTRWP Riau tidak pernah membuka data 497 ribu hektar ke publik.

"Lalu tiba-tiba luasan berubah menjadi 410 ribu hektar," kata Made Ali.

Hal ini, lanjut dia, membuktikan proses transparansi di Pansus DPRD Riau gelap gulita. Yang tahu isinya hanya pansus dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau.

Dalam kertas posisi, Jikalahari setidaknya menawarkan empat solusi kepada DPRD Riau dan Pemprov Riau yaitu pertama, DPRD Riau tidak menyetujui draft RTRWP Riau 2016-2035 versi Gubernur Riau.

Kedua, Gubernur Riau melibatkan masyarakat adat dan tempatan serta masyarakat terdampak dalam proses pembahasan dan penyusunan draft RTRWP Riau 2016-2035.

Ketiga, Gubernur Riau membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Menteri LHK, Gubernur Riau dan DPRD Riau membentuk tim khusus yang tugas utamanya mengawasi perencanaan RTRWP Riau dan pembahasan draft RTRWP Riau 2016-2035

"Apakah Pansus RTRWP Riau berani merevisi SK 673 dan 878 yang proses pembahasannya mengandung unsur korupsi?," kata Made Ali seraya bertanya. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM

100000000
habir

Berita Terkini

Tahun Ini Riau Berlimpah Penghargaan dari LHK

Senin, 07 Agustus 2017 - 12:28 WIB

Riau Terima Penghargaan ProKlim dari Menteri LHK

Sabtu, 05 Agustus 2017 - 12:48 WIB

DPRD Riau Targetkan RTRW Selesai Pertengahan Agustus

Kamis, 03 Agustus 2017 - 22:29 WIB

Wiranto: Bangsa Ini Harus Diamankan, Termasuk Hutan

Kamis, 03 Agustus 2017 - 17:24 WIB

Walau Panas, Riau Berpeluang Hujan

Rabu, 02 Agustus 2017 - 11:31 WIB

Membara, 6 Titik Panas Terpantau di Rohil

Selasa, 01 Agustus 2017 - 10:16 WIB

Di Bengkalis, Gubri Ajak Bersinergi Cegah Karhutla

Selasa, 25 Juli 2017 - 18:07 WIB

Benda Misterius Jatuh dari Langit Maninjau

Kamis, 20 Juli 2017 - 10:18 WIB

Riau Contoh Terbaik Restorasi Gambut di Dunia

Jumat, 14 Juli 2017 - 13:59 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia