Riau Book - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih meneliti laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dorongan agar kasus tersebut dibawa ke ranah hukum kian kuat.

Dalam laporan Menteri ESDM Sudirman Said, nama Setya Novanto selaku Ketua DPR RI diduga kuat sebagai penmcatut nama tersebut.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak untuk tetap menghormati proses yang saat ini berjalan di MKD.

"Semuanya harus menghormati proses di MKD," ujar Presiden usai meresmikan Pabrik Kaltim-5 milik PT Pupuk Kaltim dan Pabrik Asam Fosfat II milik Pabrik PT Petrokimia Gresik di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (19/11)

Saat ditanya apakah dirinya akan melaporkan si pencatut nama tersebut ke ranah hukum, Jokowi menjawabnya dengan kembali mengulang kata-katanya bahwa semua pihak harus menghormati MKD.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru membuka peluang membawa kasus pencatutan namanya ke ranah hukum.

"Biar DPR ya, kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik, kita selesaikan secara hukum," ujar Kalla ditemui seusai menghadiri acara di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (17/11).

Pernyataan Kalla itu dijelaskan lebih jauh oleh juru bicaranya, Husain Abdullah.

Menurut Husain, rencana membawa kasus pencatutan ke ranah hukum masih akan menunggu perkembangan di Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Yang pasti, Pak JK setuju dan mendukung laporan Menteri ESDM agar semua transparan," kata Husain. (kompas.com)