Kota Dumai. (net)

Sabtu, 28 Oktober 2017 - 10:17 WIB 3960000

Dumai Tanpa Kumuh, Mungkinkah?

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, yang terletak 188 km dari Ibu Kota Pekanbaru, dikenal sebagai kota industri juga merupakan kota terluas di Indonesia.

Tercatat dalam sejarah, Dumai, sebuah dusun kecil di pesisir timur Propinsi Riau, kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera dengan jumlah penduduk di atas 300 ribu jiwa.

Sebelumnya, Kota Dumai yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif).

Infrastruktur Karat

Lebih 15 tahun, Kota Dumai, tidak berkembang selayaknya. Di kota itu, banyak terlihat bangunan-bangunan yang usang. Jalan-jalan yang rusak, penuh lubang dan gersang juga menjadi pemandangan yang biasa.

Tidak itu saja, bertebarannya sampah organik dan non organik di kota itu juga menunjukkan kalau adipura hanya sebatas mimpi belaka.

Setiap musim kemarau, terik mentari di kota itu juga kian menyengat. Namun bila musim hujan datang, banjir-pun kian melanda.

Hal ini yang membuat kebanyakan masyarakat Dumai, baik yang tinggal di tengah maupun sudut kota kian resah karena derita sengatan mentari dan banjir yang perkepanjangan.

Sejumlah pakar mengatakan, terik mentari yang kian menyengat itu tidak hanya disebabkan letak georafis Dumai yang berdekatan dengan laut, namun juga disebabkan oleh berbagai industri perminyakan yang memadati kota itu.

Seorang pakar itu mengatakan, industri perminyakan di Dumai tidak tertata dengan rapi, banyak di antaranya juga berdekatan dengan pemukiman warga di sana.

Menurut pakar, sisa pembakaran minyak industri itu-lah yang membuat hawa di Kota Dumai semakin terasa panas.

Masuk kemasalah banjir, hal ini dipandang oleh kebanyakan masyarakat termasuk para pejabat di sana merupakan masalah klasik yang berarti belum terpecahkan sejak 15 tahun kota itu didirikan.

Menanggapi dua permasalahan ini, Wali Kota Dumai, Zulkifli AS, sebelumnya sempat mengaku kewalahan karena anggaran pusat dan daerah yang minim, terlebih adanya rasionalisasi, dana bagi hasil yang dikikis, habis.

Namun sebaliknya, alasan wali kota itu juga dianggap sebagai alasan klasik oleh kebanyakan masyarakt Dumai yang sangat mendambakan huniannya bebas dari sengatan matahari dan banjir.

"Di Dumai semua infrastrukturnya ber-karat karena tidak pernah diperbaharui atau diperbaiki. Seperti parit (drainase) banyak yang rusak sehingga tidak dapat menampung curah hujan yang datang," kata Suwarta (45), seorang warga Dumai yang tinggal di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.

Sebaliknya, leman (40), seorang warga Dumai lainnya yang tinggal di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur, mengaku kepanasan saat kemarau karena keberadaan huniannya yang tidak jauh dari dermaga tempat dimana berbagai jenis minyak industri ditransit kesebuah kapal pengangkut yang membawanya ke berbagai negara-negara di belahan dunia.

Laut yang Tercemar

Selain dua permasalahan itu, juga terselip permasalahan yang tidak kalah klasik, yakni pencemaran laut.

Di Kota Dumai, dermaga pelabuhan merupakan aset yang tidak ternilai. Kendati Dana Bagi Hasil yang diterima kota itu tidak setimpal, namun tidak dapat dipungkiri, pembangunan Dumai juga berkat DBH ini.

Namun sejauh ini, yang menjadi pertanyaan adalah, sudah maksimalkah pengawasan pelabuhan yang dilakukan?

Sejumlah fakta menyebutkan, kebocoran minyak hingga tertumpah ke perairan laut Dumai selalu terjadi, bahkan hampir setiap hari.

Seorang pakar lingkungan hidup Universitas Riau, Tengku Ariful Amri, berpendapat, pembangunan dermaga CPO (crude palm oil) di bibir laut Dumai, sangat rentan dan mempermudah pencemaran lingkungan karena memberikan dampak negatif terhadap keberadaan komunitas mangrove maupun makrozoobentos (organisme di dasar perairan).

Perairan tersebut menurutnya merupakan muara sungai yang merupakan daerah transisi antara lingkungan air tawar dan asin sehingga perairan laut Dumai rentan terhadap perubahan lingkungan.

Menurutnya minyak sawit merupakan bahan baku oleokimia karena mengandung lemak alkohol, metil ester, dan asam lemak. Minyak CPO terdiri atas fraksi padat yang merupakan asam lemak jenuh (miristat satu persen, palmitat 45 peren, stearat empat persen) serta fraksi cair merupakan asam lemak tidak jenuh (oleat 39 persen, linoleat 11 peren).

Dalam ulasannya, Amri mengungkapkan CPO Indonesia mempunyai kualitas yang minim karena hampir 90 persen kadar zat tidak mengandung karoten (C40H56 BM 536,85) yang larut dalam minyak dan mengakibatkan warna kuning atau jingga.

Sifat fisik CPO pada deffense 1985 seperti yang dikatakan Amri, memiliki warna khas, yakni orange/jingga yang disertai bau menyengat dan berbentuk pasta, serta kadar air yang mencapai 3,7589 x 10-3 mL/g CPO, indeks bias 1,4692, massa jenis 0,8948 g/mL dengan kelarutan pada eter yang cukup dalam aseton, sedikit larut dalam etanol dan tidak larut dalam air payau akan mengalami proses adaptasi dengan lingkungan estuarin.

"Hingga sekarang, porsi dan mutu tersebut masih serupa dan tidak banyak berbedaan," katanya seraya menambahkan, keberadaan mangrove yang paling menonjol dan tidak dapat digantikan dengan ekosistem lain adalah kedudukannya sebagai mata rantai yang menghubungkan kehidupan ekosistem laut dan ekosistem daratan.

Untuk menghindari dampak limbah tersebut, Amri mengatakan, sebaiknya unsur pemerintahan melakukan kontrol rutin, karena berbagai hal yang tidak diinginkan berkemungkinan terjadi pada saat yang tidak dapat dipastikan.

"Jika limbah CPO sudah sampai ke perairan lepas, maka bukan tidak mungkin akan menghambat populasi di perairan yang dapat menyebabkan berbagai hal negatif," katanya mengungkap.

Amri menjelaskan genangan minyak pada permukaan laut dapat menghambat cahaya matahari masuk ke dalam perairan laut tersebut hingga dapat mengurangi takaran oksigen pada dasar laut.

Selain itu, limbah CPO juga dapat mempercepat abrasi karena terhambatnya bahkan musnahnya jenis pepohonan seperti bakau di bibir laut Dumai.

Sejumlah permasalahan kumuh di atas setidaknya cukup membuktikan Dumai merupakan salah satu kota paling kumuh.

Kota Tanpa Kumuh

Namun dibalik kekumuhan Dumai yang begitu luar biasa, pemerintah daerah setempat berupaya melakukan pemulihan-pemulihan dengan menggencarkan program-program kebersihan.

Sa;ah satunya adalah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Cluster program kota tanpa kumuh (Kotaku) tingkat Kota Dumai yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai komitmen bersama secara terpadu untuk mengurangi luasan kumuh di Provinsi Riau.

Lokakarya Kota Tanpa Kumuh yang diikuti seluruh pengambil kebijakan Kota Dumai ini sangat menurut Gubenur Riau Arsyadjuliandi Rachman snagat strategis.

"Saya ingatkan juga supaya peserta pelatihan untuk membangun kesepahaman terhadap penanganan kawasan kumuh, penyusunan rencana pengurangan kawasan kumuh dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan kawasan kumuh," kata Arsyadjuliandi Rachman saat menghadiri acara 'Kotaku' di Dumai, Jumat (28/10/2017).

Ia mengatakan, bahwa program kota tanpa kumuh ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kata dia, penanganan kumuh di Indonesia sudah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019, dimana luasan kumuh di Indonesia berjumlah 38.431 hektare, sedangkan luasan kumuh di Riau seluas 1.179,72 hektare, dan luasan kumuh Kota Dumai seluas 127,6 hektare.

Selanjutnya, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menterjemahkan persoalan kumuh yang diberi nama Gerakan menuju 100 0 100, yang memiliki arti bahwa antara tahun 2015-2019 pemerintah harus mampu menangani 100 persen masyarakat terpenuhi akses air minum, 0 persen bebas kumuh dan 100 persen masyarakat mengakses sanitasi.

Di Riau, jumlah masyarakat miskin sebanyak 562.920 Jiwa (7,98 persen) pada Maret 2016 lalu.

Masih banyaknya masyarakat miskin di Riau berdampak terhadap akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar yang tidak terpenuhi, sehingga penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada bidang pendidikan, kesehatan, infrstruktur, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan.

Khusus pada bidang infrastruktur, lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian PUPR fokus kepada penanganan kawasan permukiman kumuh.

Perwujudan kota tanpa permukiman kumuh merupakan cita-cita besar yang dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Rumah dan permukiman merupakan tempat persemaian budaya dan pembinaan keluarga harus memenuhi kriteria sehat dan layak yang merupakan hak konstitusi warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 UUD 1945.

"Ini tentulah bukan pekerjaan yang mudah, sangat dibutuhkan partisipasi dari semua pihak dalam mewujudkannya.

Pemerintah meyakini bahwa keberhasilan penanganan kawasan kumuh sebagian besar turut ditentukan oleh kontribusi peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta sinergi stakeholders di daerah," kata Andi.

Menurutnya, peningkatan kontribusi stakeholder dapat terwujud bila terdapat kesamaan persepsi antar para pelaku pembangunan berkenaan dengan konsep dasar, visi, misi, strategi, serta mekanisme penyelenggaraan secara terpadu dan terencana.

"Kita semua harus mendukung dan bersama-sama untuk menyukseskan program ini," Andi mengakhiri. (RB/fazar)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Anton Medan Bakal ke Inhu

Jumat, 27 Oktober 2017 - 16:01 WIB

TP PKK Inhil Raih Juara I Kategori Menu Sarapan Pagi

Jumat, 20 Oktober 2017 - 12:15 WIB

PMII Meminta Pemko Dumai Menutup Tempat Hiburan Malam

Rabu, 25 Oktober 2017 - 14:18 WIB

4 Teroris Ditangkap di Kampar Diduga Jemaah Anshar Daulah

Selasa, 24 Oktober 2017 - 14:30 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia