RIAUBOOK.COM - Setelah mendengar pidato pengantar Bupati Inhil tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (30/10/2017) siang, fraksi-fraksi DPRD Inhil pun menanggapi terkait pidato yang disampaikan langsung oleh Bupati Inhil, HM Wardan itu.

Secara umum, beberapa fraksi menyoroti lambatnya penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemkab Inhil kepada DPRD, sehingga proses pembahasan APBD-P pun lambat terselesaikan.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fadli M Sofyan semestinya Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan 2017 disampaikan ke DPRD selambat lambatnya minggu pertama bulan Agustus tahun berjalan.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, namun realitanya baru disampaikan pada akhir Oktober

''Boleh dikatakan bahwa pada tahun 2017 ini baik pada APBD Murni 2017 maupun APBD Perubahan 2017 , merupakan APBD yang paling terlambat dalam sejarah Inhil, pertanyaannya apakah pantas kalau ini juga kita berikan rekor Muri,'' tanyanya.

Tidak hanya Fraksi PKB, Fraksi PDIP yang tanggapannya dibacakan oleh Samino juga mengeluhkan lambatnya penyampaian KUA PPAS.

''Fraksi PDIP menyikapi sering terjadinya keterlambatan Pemkab dalam menyusun KUA PPAS baik pada APBD Murni maupun Perubahan, ini tentu saja berimplikasi terhadap pelaksanaan pembangunan, seharusnya Pemkab punya perencanaan,'' ujar Samino. (adv)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | BeritaRiau