RiauBook - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengeritik cara protes pemerintah Australia atas pelaksanaan hukuman mati dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Kata dia, itu justru akan mempercepat pelaksanaan hukuman mati keduanya.

"Padahal yang diinginkan oleh pemerintah Australia itu adalah dilakukannya penundaan, bahkan dibatalkannya pelaksanaan hukuman mati," ujarnya di Jakarta, Minggu (15/2/2015), seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Ia mengatakan protes pemerintah Australia sudah sampai tahap melakukan intervensi, bahkan melakukan upaya embargo ekonomi terhadap Indonesia. Belum lagi upaya menekan Indonesia dengan tangan Sekjen PBB.

"Ini menyulut kemarahan publik, elite, politisi dan pejabat di Indonesia. Sehingga publik menghendaki agar Presiden tidak menunda pelaksanaan hukuman mati," katanya.

Hikmahanto menilai pemerintah Australia telah salah berhitung. Upayanya telah menjadi kontra produktif. Pemerintah Australia sungguh merendahkan demokrasi di Indonesia karena seolah publik dan politisi tidak bisa bersuara dan tidak cerdas dalam menanggapi manuver Australia.

Saat ini Presiden dan jajarannya tidak dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan suara publik dan para politisi. Kini pemerintah Australia dihadapkan pada putusan sulit. Apakah akan terus menekan Indonesia atau membiarkan Indonesia menjalankan kedaulatannya.

"Pemerintah Australia harus berpikir dua kali apakah hubungan baik yang saling menguntungkan dengan Indonesia akan dikorbankan hanya untuk membela dua warganya yang melakukan kejahatan serius," kata dia.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran merupakan bagian kelopok Bali Nine yang ditangkap 17 April 2005, di Denpasar, Bali, Indonesia, saat berusaha menyelundupkan 8,3 kg heroin yang ditaksir seharga sekitar Rp40 miliar.

Setelah melalui serangkaian peradilan banding, tujuh yang lain menjalani hukuman penjara antara 20 tahun hingga seumur hidup. Sementara Sukumaran dan Chan, mendapat vonis mati. Permohonan grasinya juga ditolak Presiden Jokowi. (shs)