RIAUBOOK.COM - Ditengah kondisi anggaran keuangan daerah yang saat ini mengalami defisit hampir Rp1 triliun, Pemerintah Provinsi Riau melakukan rasionalisasi kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, diantaranya adalah memfokuskan belanja pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas.

Namun, ditengah kondisi keuangan yang sekarat, sejumlah pihak mempertanyakan komitmen pemerintah setempat yang dinilai "tebang pilih" dalam hal penghematan.

Salah satu diantaranya adalah anggaran belanja DPRD Riau yang dinilai minim rasionalisasi pada rancangan APBD tahun anggaran 2019.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan kalau rasionalisasi juga diberlakukan pada belanja dewan, dan yang perlu diketahui, persetujuan dan pengesahan APBD juga ada DPRD.

"Sekarang kita kan tahu, semuanya yang punya palu itu DPR, untuk mengetuk apakah yang mau dirasionalisasi dan berapa jumlahnya kan DPR, kita tetap menyampaikan, pertama, disini diperlukan pemahaman tentang situasi sekarang dan yang kedua penghayatan dengan situasi krisis yang kita hadapi," kata Sekda kepada RiauBook.com, Jumat (17/8/2018) saat ditemui.

Kata sekda, hal itu harus disadari oleh seluruh pihak, dirinya mengaku kalau internal Pemprov Riau sekarang tengah membangun kesadaran terkait kondisi sekarang.

"Contoh, kegiatan-kegiatan ATK itu kita rasionalisasi,"ujarnya.

Kata dia, defisit memang merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari karena ada banyak faktor yang bersifat unsur keterpaksaan.

"Tatkala Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai, kita punya dana tapi tidak disalurkan, itukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu kondisi yang kita hadapi sekarang, kita sudah bekerja mengejar kinerja target," tuturnya. (RB/Dwi)