RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih mempertimbangkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj tanggal 20 Agustus 2018 untuk seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia terkait bantuan keuangan kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk korban gempa Lombok.

Namun demikian, Sekertaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan kalau surat tersebut perlu direspon.

"Secara fisik kita belum terima suratnya, tapi kita sudah lihat dari WA yang beredar, saya belum bisa berkomentar, tapi memang itu perlu direspon, yang perlu dicatat, ini sifatnya bantuan keuangan," kata Hijazi kepada RiauBook.com, Selasa (21/8/208) di Kantor Gubernur Riau.

Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Pemprov Riau diantaranya adalah hingga saat ini masih belum tersedianya "menu" bantuan keuangan pada APBD 2019, selain itu pada APBD Perubahan 2018 ini Riau dihadapkan dengan kondisi defisit anggaran yang diprediksi mendekati Rp1 triliun.

"Satu dua hari ini kita akan cermati, karena, melihat kondisi keuangan yang defisit saat ini, itu menjadi pertimbangan, apakah kita mengambil dari APBD, atau kita mencari sumber-sumber lain yang terorganisasi, karena ini kan sifatnya sosial," kata Sekda.

Ditambah lagi, lanjut Sekda, selama ini belum pernah ada skema bantuan keuangan untuk bencana alam.

Kata dia, Riau sebagai daerah yang memiliki komitmen sosial dan solidaritas untuk masyarakat, tentunya bantuan tersebut perlu jadi perhatian.

Yang terpenting, kata Sekda adalah komunikasi dengan daerah lain perlu menjadi pertimbangan, dan hal tersebut juga patut menjadi perhatian.

Hingga saat ini, Pemprov Riau melalui Dinas Kesehatan sudah mencoba upaya-upaya membantu dari sisi obat-obatan dan lainnya.

"Nanti kita akan kordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya," demikian Sekda. (RB/Dwi)