RiauBook - Kapolda Riau Brigjen Dolly Bambang Hermawan menyebut penanganankebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sangatlah mudah. Makanya ia heran sudah 17 tahun Riau terbelenggu bencana kabut asap.

"Sebenarnya untuk mengatasi masalah lahan terbakar ini sangatlah mudah, hanya bagaimana caranya untuk menjaga rawa gambut tetap basah. Namun sejak 17 tahun bahkan hingga saat ini, telah berganti banyak menteri, kejadian kebakaran lahan masih terus saja terjadi," kata Brigjen Dolly saat berpidato di podium dalam acara Peluncuran Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2015 di Pekanbaru, Senin (16/2/2015) siang.

Acara ini dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat Andi E Sakya, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif.

Kapolda mengatakan, Polri sejauh ini selalu siap dan terus membantu pemerintah dalam upaya penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan, baik dari segi penegakan hukum hingga membantu dalam upaya pemadaman.

"Semuanya telah kami lakukan dengan seoptimal mungkin. Bekerjsama dengan TNI serta pemda setempat," katanya.

Polri kata dia, juga senantiasa menyosialisasikan ke tengah masyarakat tentang bahaya dari kebakaran hutan dan lahan yang memang mengarah pada bencana kabut asap.

"Dampaknya itu, dapat menganggu sektor perekonomian, kesehatan dan bahkan pendidikan. Ini yang harus bersama-sama kita sadari dan Polri tidak bisa melakukannya sendiri. Tentunya juga dengan tetap meneganggak hukum," katanya.

Menurut Kapolda, selama ini penanganan masalah karhutla juga harus ada perbaikan regulasi atau undang-udang yang memang belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan.

Semisal Undang-udang Nomor 32 tahun 2009 khususnya pada pasal 59 ayat 2, demikian Brigjen Dolly, dimana disebutkan bahwa masyarakat masih dibenarkan untuk membakar lahan maksimal 2 hektare.

Hal itulah yang kemudian, lanjut dia, membuat penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan menjadi terhambat. "Karena jika mereka hanya membakar lahan kurang dari 2 hektare, artinya mereka bisa bebas dari jeratan hukum," katanya.

Terlebih, lanjut dia, kondisi tanah di Riau jauh berbeda dengan lahan yang ada di Pulau Jawa. Di Riau menurut dia, hampir seratus persen merupakah kawasan rawa gambut yang memang rentan terbakar.

"Jadi kami berharap, regulasi tersebut segera diperbaiki agar penegakkan hukum dan upaya mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan yang sejak 17 tahun terus terjadi di Riau segera teratasi dan tidak terus berulang," katanya.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan Kapolda Riau dan membawanya ke pembahasan yang lebih dalam.

"Namun sebelumnya, sebenarnya di pasal tersebut juga dijelaskan bahwa ada cara-cara dan syarat-syarat ketentuan dalam membersihkan lahan dengan cara membakar. salah satunya adalah dengan memberi batas kanal pada tepian lahan yang akan dibakar agar api tidak meluas," katanya.

Maka sebenarnya, lanjut dia, kepolisian bisa menyelidiki perkara pembakaran hutan dan lahan sampai pada ketentuan tersebut dan jika tidak terpenuhi, maka pelaku bisa tetap dapat diproses hukum.

Sepanjang 2014 Polda Riau juga telah menangani lebih dari 200 kasus kejahatan kehutanan dan lingkungan dimana sebagian besar adalah perkara pembakaran hutan dan lahan.

"Sementara untuk awal tahun ini, kami juga telah menangani delapan perkara kebakaran hutan dan lahan. Sejauh ini perkara itu masih dalam proses," katanya. (mc)