RIAUBOOK.COM - Indonesia masih membutuhkan sekitar 11,3 juta rumah dan khususnya di Provinsi Riau kekurangan 218.000 rumah.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Muhammad Amin mengatakan, bahwa jumlah 218.000 rumah ini sesuai angka backlog (angka kebutuhan). Karena itu selain pemerintah, pengembang juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan rumah tersebut.

"Dalam pemenuhan kebutuhan rumah tersebut, kita harap peran serta pengembang. Ini adalah kewajiban bersama dalam menyediakan perumahan ini," ungkap Amin di Pekanbaru, Kamis (11/10/2018).

Saat ini, kata lanjut Amin, perkembangan usaha properti di Riau cukup pesat. Terutama rumah bersubsidi. Meski demikian, kebutuhan rumah tersebut belum juga terpenuhi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan peranan investor dalam penyediaan rumah.

"Investor membantu berjalannya program pemerintah, yakni sejuta rumah. Peran swasta menjadi integrator stakeholder di Riau. Permintaan masih tinggi. 2016 saja daya serap mencapai 14.600 unit rumah," ucapnya.

Di samping itu, dalam pemenuhan kekurangan rumah tersebut, Pemprov Riau telah membuat program pengadaan rumah layak huni (RLH). Program ini sudah dimulai sejak tahun 2017. Hingga saat ini, Pemprov Riau melalui Dinas PKPP Riau, telah membangun 4.057 unit RLH.

"Di tahun 2017, kita bangun 1996 unit rumah. Tahun ini, ada sebanyak 2061 unit rumah yang sedang berlangsung pelaksanaannya. Ini sesuai dengan RPJMD 2014-2019, diprogramkan membangun 6.000 unit RLH. Di 2019 akan ada 2.000 unit lagi," ujarnya.

RLH ini, kata dia, diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan tidak memiliki rumah. Ada juga diberikan kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Sebelum dibangun, dilihat juga status tanahnya. Dananya bersumber dari APBD Riau. Nilainya antara Rp55 juta hingga Rp60 juta.

"Rumah yang tidak layak huni ini, dominan berada di wilayah pesisir Riau. Yakni di Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Inhil. Kalau di perkotaan mungkin lebih baik," pungkasnya. (RB/MCR)