RIAUBOOK.COM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih terus menelusuri dan mengumpulkan aset yang dimiliki PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) untuk dijadikan sita eksekusi lantaran badan usaha tersebut tak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, membayar ganti rugi sebesar Rp 16,2 triliun atas perusakan lingkungan.

"KLHK sudah melakukan proses eksekusi di PN Pekanbaru, dan sampai saat ini KLHK masih mengumpulkan aset yang dimiliki PT MPL untuk diajukan kepada ketua PN Pekanbaru untuk dijadikan sita eksekusi," kata Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK, Yasmin Ragil kepada RiauBook.com, Kamis (22/8/2019) melalui sambungan seluler.

Dikatakan Ragil, eksekusi terhadap aset PT MPL bisa dilakukan secara bertahap. Karena itu, pihaknya terus melakukan penelusuran agar jumlah aset yang disita sesuai dengan nilai ganti rugi sebagaimana yang diputuskan PN Pekanbaru.

"Kita terus melakukan penelusuran untuk mencapai nilai putusan. Dan eksekusi bisa dilakukan secara bertahap, setiap mendapatkan aset, dapat diajukan ke ketua PN Pekanbaru," ujarnya.

Sebelumnya, KLHK memenangkan gugatan perdata atas PT MPL pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan nomor putusan 460 K/Pdt/2016, tertanggal 18 Agustus 2016.

Dalam putusan itu, MA memerintahkan perusahaan selaku tergugat untuk membayar ganti kerugian negara melalui KLHK secara langsung dan seketika sebesar Rp16.244.574.805.000.

Di mana, nilai besaran ganti rugi tersebut merupakan ganjaran yang ditimpakan kepada PT MPL akibat perusakan lingkungan hidup di dalam maupun di luar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI).

Dalam IUPHHK-HTI seluas kurang lebih sekitar 5.590 hektar, PT MPL diwajibkan ganti rugi sebesar Rp12.167.725.050.000.

Sementara, akibat kerusakan lingkungan hidup di luar IUPHHK-HTI seluas lebih kurang 1.873 hektar, PT MPL harus menanggung pembayaran ganti rugi sebesar Rp4.076.849.755.000. (RB/Dwi)