RIAUBOOK.COM - Hampir seluru gubernur dari provinsi penghasil sawit di Indonesia, berkumpul membicarakan soal pemerataan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pusat dan daerah yang selama ini dinilai masih belum berkeadilan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Riau Syamsuar menjamu sejumlah kepala daerah dari pulau Sumatera, Kalimantan, atau yang mewakili, bahkan turut mengundang Gubernur Papua dan Papua Barat. Berpusat di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (11/1/2020) malam.
Dari sejumlah kepala daerah yang hadir, tampak di antaranya yakni Gubenur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Kalimantan Timur Irsan Noor.
Para kepala daerah ini memandang, momentum omnibus law atau Undang-Undang 'Sapu Jagat' yang didengungkan pemerintah saat ini dapat menjadi jalan dalam mengusulkan gagasan terkait pemerataan DBH dari eksploitasi sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah, khususnya menyangkut DBH Kelapa Sawit.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, hasil pertemuannya dengan sejumlah gubernur daerah penghasil sawit yang rencananya akan digelar selama beberapa hari kedepan itu, bakal diajukan kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden RI.
"Kita sama-sama berjuang di sini, kita persiapkan bahan di sini, nanti kita ada pertemuan dengan DPR, DPD di Jakarta," kata dia.
"Inikan masuknya dari kelapa sawit, tapi sebenarnya tidak hanya sawit, misalnya DBH Migas, juga Batubara," ungkap Syamsuar kepada RiauBook.com saat ditemui usai pertemuan.
Dikatakan Syamsuar, pihaknya dan kepala daerah lain ingin memburu peluang untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari momentum perampingan regulasi yang dilakukan oleh pusat.
"Sebab, kalau sudah berubah nanti perimbangan keuangan pusat dan daerah, tak mungkin ini berubah lagi. Jadi sekali berubah, kita masukkan gagasan-gasan dari daerah. Sebab kalau omnibus law sudah keluar banyak nanti pajak daerah yang juga hilang," tuturnya.
"Tentunya, harapan kita yang sebelumnya tidak dapat sama sekali (DBH Sawit), bisa kita dapatkan. Jadi sebenarnya tidak menambah pajak, hanya kita berharap bagi hasilnya merata saja," demikian Syamsuar. (RB/Dwi)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…