RIAUBOOK.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menterinya membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih kurang tegas, demikian Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra.

Azyumardi mengatakan, Jokowi seharusnya menyatakan kepada para menterinya bahwa ia tidak lagi bersedia menjadi presiden.

Hal sebagaimana konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden.

"Harusnya lebih tegas, 'stop wacana tersebut, saya tidak bersedia menjadi presiden setelah 19 Oktober 2024 dan presiden/wapres hasil Pemilu 2024 dilantik MPR pada 20 Oktober 2024'," kata Azra kepada pers, Rabu (6/4/2022).

Misalnya, penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur maupun kepentingan terkait mobilitas politik terhadap putra dan menantunya.

Di mana putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka kini menjabat Wali Kota Solo. Sedangkan sang menantu, Bobby Nasution kini menjabat Wali Kota Medan.

"Yang disebut pengamat sebagai membangun dinasti politik," kata Azra.

Sebelumnya, Jokowi melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini dan fokus bekerja.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022).

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata dia.

Sumber kompas