RIAUBOOK.COM - Kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J membuka tabir kasus lain yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari indikasi perjudian hingga peredaran narkoba.

Sejumlah pihak menuntut agar segera dilakukan upaya 'bersih-bersih' di lembaga kepolisian untuk menjaring pejabat atau anggota yang terbukti terlibat mafia.

Lantas bagaimana langkah awal bersih-bersih yang dimaksud?

Pengacara Brigadir J, Kamarudddin Simajuntak mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan gaji personel kepolisian agar institusi itu tidak mudah disusupi mafia.

Namun sebelum itu dilakukan, intelijen keuangan mendesak agar dilakukan upaya pertanggungjawaban harta atau pembuktian terbalik bagi seluruh anggota Polri khususnya perwira menengah hingga perwira tinggi.

Pembuktian harta kekayaan anggota dan pejabat kepolisian dilakukan untuk menelusuri sumber-sumber kekayaan aparat apakah dari hasil gaji negara, usaha, atau justru hasil dari kejahatan mafia.

Jika terbukti kekayaan tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka langkah selanjutnya adalah negara melakukan penyitaan harta tersebut.

"Mereka ini banyak yang punya mobil mewah misalnya Rubicorn, Lexus, tapi itu tak ada atas namanya. Belum rumah dimana-mana, tanah dimana-mana. Pertanyaannya berapa sih gaji jenderal? Cocok nggak kira-kira, ada terima dari mafia," kata Kamarudddin.

Maka menurut dia, 'bersih-bersih' bisa dimulai dari pembuktian terbalik beraitan dengan harta kekayaan pejabat dan anggota Polri, dari sana (jika terbukti ada aliran dana mafia) juga akan dapat diketahui para pelaku-pelakunya.

Hal itu menurutnya penting karena para petinggi Polri disinyalir telah menerima sejumlah uang dari para mafia.

"Kita harus rebut kepolisian tidak boleh lagi macam begini, saya rindu polisi yg humanis yang dekat dengan rakyat," kata Kamarudddin.

Setelah dilakukan upaya pembuktian terbalik atas harta kekayaan, demikian Kamruddin, baru kemudian gaji para personel Polri dinaikkan.

"Lebih baik kita berikan gaji polisi. Saya udah usulkan ke Pak Jokowi minimal 25 juta sebulan, jenderalnya 100 juta lebih, daripada dia mengabdi kepada mafia dapat triliunan," demikian Kamaruddin. (fzr)