Riau Book -Jaksa peniliti di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengembalikan berkas tersangka dugaan korupsi kredit fiktif Rp54 miliar berinisial M. Berkas mantan relation officer itu dinalai masih banyak kekurangan.

"Telah dikembalikan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau untuk dilengkapi," sebut Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan, Jumat (22/1/2016).

Menurut Mukhzan, berkas M masih banyak kekurangan dan juga menyangkut sejumlah pihak lain yang diduga ikut mengetahui penyelewengan kredit ke koperasi milik PT Perkebunan Nusantara V itu.

"Kekurangan itu harus dilengkapi supaya berkasnya bisa dinyatakan lengkap dan disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru," sebut Mukhzan.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menemukan orang bertanggungjawab terhadap dugaan korupsi kredit Rp 54 miliar dari Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Pekanbaru ke koperas karyawan PT Perkebunan Nusantara V.

Menurut Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, tersangka M dalam kasus ini diduga berperan sebagai penilai dan pengesahan pemberian kredit.

Selama mengusut keterlibatan M, penyidik telah memeriksa lebih dari 30 orang saksi, termasuk dua ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ahli perbankan.

"Pemeriksaan terhadap saksi ahli juga telah dilakukan, total saksi lebih dari 30 orang," lanjutnya.

Dijelaskan Guntur, kasus ini terjadi tahun 2008. Kala itu, Kopkar PTPN V mengajukan kredit senilai Rp54 miliar kepada BNI 46 Pekanbaru. Agunannya adalah gaji karyawan, dengan asumsi pemotongan gaji dilakukan setiap tahun untuk melunasi kredit.

"Dalam prosesnya, ada mark-up gaji karyawan. Misalnya, gaji sebenarnya adalah Rp2 juta, kemudian dinaikkan dalam berkas pengajuan Rp4 juta. Begitu pengajuan diterima, BNI menaikkan lagi Rp10 juta untuk memuluskan kredit," urai Guntur.

Pengajuan ini, tidak pernah diketahui anggota Kopkar PTPN V. Karyawan juga tidak menerima kredit yang diajukan, begitu juga dengan pemotongan gaji yang dilakukan.

Dalam penyelidikan yang dilakukan, Polda menemukan bahwa Kopkar PTPN V mengalihkan kredit untuk membeli sekitar 700 hektar lahan di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi dan Rokan Hulu.

"Setelah semua lahan dibeli dan ditanami, kemudian dijual lagi. Sebagian uang penjualan dilakukan untuk mengangsur kredit, sebagian lagi untuk yang lain. Seharusnya, pembayaran dilakukan dengan pemotongan gaji karena bunyi kreditnya begitu, bukan dengan menjual aset," ujar Guntur.

"Sementara tanah yang dibeli juga bermasalah. Surat hanya berupa SKT dan terjadi saling klaim antara warga setempat. Hal ini menjadi kasus lain pula yang tengah diselidiki jajarannya," pungkas Guntur.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau