RIAUBOOK.COM - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Muhammad Andika Perkasa menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kelainan seks atau LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender)bisa dipidana jika melakukan tindakan asusila.

"Misalnya jika melakukan video seks mereka tersebar. Tapi yang bisa kita pidana adalah asusilanya. Jadi hubungan seksual yang dilakukan yang kemudian menyebar, asusilanya mungkin kena, misalnya pasal 281, 284 KUHP," kata Andika Perkasa.

Namun yang hanya masuk dalam grup, tapi tidak ada bukti dan jika dia tidak men-share gambar-gambar porno atau video, menurut Andika itu belum masuk tindakan pidana.

Andika Perkasa menjelaskan sejauh ini beoum ada aturan hukum yang membahas detail tentang LGBT sehingga dia menilai kelompok LGBT tidak melanggar hukum apa pun yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu, menurut Andika Perkasa, jika tidak ada hukum yang mereka langgar maka kelompok LGBT memiliki hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

Hal ini dikemukakan Andika Perkasa saat menjadi narasumber Intrigue. Ketika itu, ia ditanya oleh seorang gen-Z terkait pendapatnya soal LGBT.

"Orang yang dalam kondisi LGBT, mereka tidak menyalahi hukum apa pun di Indonesia," kata Andika Perkasa, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rhenald Kasali pada Minggu, 27 Agustus 2023.

"Dan karena mereka tidak menyalahi hukum apapun, mereka berhak dan punya hak yang sama dengan orang lain. Itu menurut saya," katanya lebih lanjut.

Andika Perkasa lantas menceritakan pengalamannya yang menolak memecat prajurit LGBT ketika masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

Ketika itu, terungkap bahwa beberapa prajurit merupakan bagian dari kelompok LGBT.

Wakil KASAD memproses masalah ini dan mengusulkan para prajurit tersebut dipecat.

"Jadi itu saya hadapi pada saat saya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi kan waktu itu ada ketahuanlah, ketahuan kelompok ini, LGBT dan terungkap," kata Andika Perkasa.

"Akhirnya diproses oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, wakil saya. Diusulkan, 'Kita harus pecat semua, Pak' " sambungnya.

Namun, Andika Perkasa tak langsung menerima usulan tersebut. Ia terlebih dahulu mempertanyakan apa dasar hukum usulan tersebut.

Setelah meminta tim hukum mencari tahu, ternyata tak ada peraturan hukum yang menyatakan bahwa seseorang bisa dipidana karena bagian dari LGBT.

"'Apa dasarnya?' Itu jawaban saya. 'Ya ini, ini memang nggak boleh.' 'Ya, dasarnya apa?' Saya suruh cari Tim Hukum. Nggak ada, nggak ada dasar hukum yang kemudian mempidanakan seorang LGBT, tidak ada," katanya.

Maka Andika Perkasapun menolak memecat para prajurit LGBTtersebut. Pasalnya, mereka tidak melakukan tindakan pidana.

"Kita nggak boleh memecat prajurit kita kalau mereka nggak kemudian melakukan tindak pidana," kata dia.(youtube)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share