Pencapaian ini juga membuat PTPN V mencetak rekor laba tertinggi dalam 3 tahun beruntun.

Pada 2020, total labanya mencapai Rp417 miliar, lalu melonjak menjadi Rp1,3 triliun di akhir 2021. Kinerja laba PTPN V disokong oleh efisiensi dan produksi, serta kenaikan harga komoditas CPO.

Namun Adnan mengungkap, bahwa untuk bicara keberhasilan, harus membandingkannya dengan 'dosa-dosa' yang tidak terlihat dipublik.

Menurut dia, PTPN V sebelum bergabung dengan PTPN III dan Palmco memiliki kinerja sangat buruk karena para pejabatnya diduga melakukan tindak pidana korupsi secara berjemaah.

"Bahkan ketika Jatmiko memimpin PTPN V, hanya untuk mengejar target produksi CPO buah sawit, semua kebun dipaksa panen padahal belum waktunya. Ini yang terjadi merata hampir di seluruh kebun eks PTPN V di Riau. Apakah itu sebuah keuntungan bagi perusahaan? Menurut saya justru perusahaan dirugikan, karena buah muda yang dipaksa panen akan mengurangi kwalitas CPO yang dihasilkan, dan itu dampaknya penurunan harga yang tentu justru merugikan perusahaan," kata Adnan.

Belum lagi, demikian Adnan, selama PTPN V berdiri sejak 28 tahun terakhir, dilaporkan banyak pejabat yang mendadak kaya raya memiliki ribuan hektare kebun sawit, padahal jika dibandingkan dengan gaji mereka, itu sungguh tidak masuk akal.

"Nah ini yang menjadi 'PR' Menteri BUMN dan Jatmiko sebenarnya, jika dia tidak berani melakukan audit internal, maka patut kita curigai," katanya.

Miliki Ribuan Hektare Kebun Sawit

Sebelumnya didapati seorang mantan manajer kebun eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V memiliki lahan perkebunan sawit seluas ribuan hektare yang berlokasi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau, perkiraan nilai asetnya mencapai Rp375 miliar.

Dari investigasi RiauBook.com, Senin (19/2/2024), seorang mantan pejabat eks PTPN V tersebut berinisial M, memiliki lahan sawit seluas 300 hektare di daerah Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

"Benar ini kebun milik M mantan manager PTPN V, luasnya sekitar 300 hektare," kata Johnson, seorang penjaga kebun tersebut ditemui pers.

Dia juga menjelaskan, bahwa M juga memiliki lahan seluas 1.500 hektare di Kabupaten Siak yang dia beli dari perusahaan PT.KKK dan saat ini telah ada puluhan karyawan termasuk pemanen di perusahaan itu.

"Bukan cuma ini, di Siak juga ada kebun dia luasnya sekitar 1.500 hektare, lengkap dengan alat berat dan angkutan buah sawit dibeli dari PT.KKK," katanya.

Jika dikalkulasikan dengan harga perkebunan sawit saat ini yang mencapai Rp250 juta per hektare, maka nilai aset kebun milik M setara dengan Rp375 miliar.

Dari mana uangnya?

RiauBook.com mencoba menelusuri, M diketahui sebelumnya menjabat sebagai manager di kebun PTPN V pada tahun 1999 hingga 2002.

Pada saat itu, dari keterangan sejumlah karyawan perusahaan BUMN ini, diperkirakan gaji seorang manager masih sekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan, termasuk tunjangan.

"Karena waktu itu gaji karyawan biasa saja masih sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Gak mungkin dia bisa beli lahan sawit seluas itu kalau hanya mengharapkan gaji," katanya.

Sumber lainnya menjelaskan, bahwa banyak pejabat PTPN V dari dulu kerap memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

"Termasuk menggunakan alat berat dan karyawan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Waktu itu perusahaan banyak program pengembangan atau perluasan lahan, dan bisa jadi di sana banyak 'mainnya'," kata sumber.

Selain M, dilaporkan juga banyak pejabat dan mantan pejabat PTPN V yang memiliki lahan perkebunan sawit dengan luasan yang tidak masuk akal.

Di daerah Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, kabarnya ada mantan General Manager (GM) PTPN V berinisial S memiliki kebun sawit bahkan hingga lebih 3.000 hektare.

"Masih banyak lagi, kalau mau ditelusuri tak terhitung jumlah pejabat dan mantan pejabat PTPN V yang memiliki aset kebun sawit tidak masuk akal, jumlahnya ribuan hektare per orang," katanya. (fzr)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share