Riau Book - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1, Tengku Mukhtaruddin dan Aminah. Penolakan tersebut dibacakan oleh Hakim mahkamah konstitusi dalam putusan sela, Selasa (26/1/2016) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilih (PHP) pemilihan Bupati / Wakil Bupati Inhu di Gedung MK.

Sidang dengan nomor Perkara:45/PHP.BUP-XIV/2016 dengan pihak pemohon H. T. Mukhtaruddin dan Hj. Aminah dalam persidangan tersebut diwakili kuasa Pemohon Tatang Suprayoga SH, MH, Ahmad Alamsyah Hrp SH MH, Beni Ariansyah SH.

Dari pihak KPU Inhu, hanya dibenarkan tiga orang yang diizinkan untuk masuk mendengarkan putusan sela tersebut. Ketua KPU Inhu Muhammad Amin, Kajari Rengat Teuku Rahman dan Noviandri, dimana keduanya merupakan pengacara negarayang mewakili KPU Inhu dalam menghadapi gugatan tersebut.

Komisioner KPU Inhu bidang hukum, Hendri A Saleh mengungkapkan, dalam sidang tersebut dilakukan dengan hakim panel sebanyak 9 orang dan Putusan Sela untuk Inhu dibacakan kedua setelah kabupaten Pelalawan sekira pukul 13.30 WIB.

"Setelah selesai dari sidang MK ini, KPU Inhu akan langsung menggelar pleno untuk penetapan Bupati dan Wakil Bupati Inhu terpilih (Yopi-Khairizal, red) di Gedung Sejuta Sungkai, Rabu (27/1/2016) pukul 16.00 WIB dan akan dihadiri oleh lima orang komisioner KPU Inhu, termasuk kami bertiga yang berada di Jakarta saat ini," ungkap Hendri.

Menurut Hendri, pelaksanaan pleno penetapan tersebut memang harus segera dilaksanakan sesuai dengan pasal 54 ayat 6 PKPU No 11 tahun 2015, yang diantaranya berbunyi bahwa penetapan calon terpilih harus dilaksanakan satu hari setelah adanya keputusan dari MK.

Ditambahkan Hendri, setelah penetapan nantinya, maka KPU Inhu akan menyiapkan administrasi untuk disampaikan ke DPRD Inhu. Setelah itu, tugas KPU Inhu sudah tuntas dalam rangkaian Pemilukada Inhu tahun 2015 dan terkait pelantikan tidak lagi domain KPU Inhu.

Sementara itu, Kabag Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Inhu Hendri Yasnur menyatakan bahwa untuk proses pelantikan Bupati dan wakil Bupati Inhu ini, KPU Inhu akan membuat Berita Acara Penetapan pemenang Pilkada yang akan disampaikan ke DPRD Inhu dengan melengkapi keterangan dari MK bahwa gugatan di tolak.

"Setelah menerima hasil tersebut, DPRD Inhu harus membuat jadwal sidang Paripurna Istimewa dengan agenda sidang Pengumuman Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada berdasarkan surat KPU Inhu," jelas Hendri.

Ditambahkannya, setelah pelaksanaan Paripurna, DPRD Inhu merangkum rapat hasil Paripurna dalam risalah sidang dan Berita acara dan kemudian ketua DPRD Inhu membuat surat ke Mendagri yang diantaranya berisi permintaan SK dan pengehentian Penjabat Bupati Inhu saat ini dan surat tersebut disampaikan melalui Gubernur.

"Semua tercantum dalam UU No 8 tahun 2015 pasal 160 dan 160 A dan SK akan diterbitkan 14 hari, setelah surat tersebut sampai di Mendagri," ucap Hendri.

Terkait pelantikan, Hendri mengatakan hingga saat ini belum lagi ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masalah tersebut dan semuanya menunggu peratran tersebut keluar karena memang ucapan lisan yang dikeluarkan Mendagri, tidak bisa menjadi pedoman.

Menanggapi putusan MK tersebut, sebelumnya Tengku Mukhtarudin menyatakan bahwa dirinya akan menerima dan menghormati apa yang menjadi keputusan dari MK tersebut.(MC Riau)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau