Riau Book - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) membeberkan 15 konflik yang terjadi di Bumi Gerbang Sari. Pemaparan tersebut didampaikan Penjabat Sekda Inhu, Isdjarwadi dalam forum bersama tim dari Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI yang diwakili oleh tiga orang Jendral TNI di aula Bappeda Inhu.

"Sebagian konflik memang sudah terselesaikan, diantaranya tapal batas Inhu dan Inhil, tapal batas Inhu dan Jambi. Namun masih banyak konflik lainnya yang masih terus terjadi dan semaunay merupakan konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat," jelas mantan Kepala Bappeda Inhu ini.

Beberapa konflik lahan yang belum terselesaikan hingga saat ini diantaranya antara masyarakat Peranap dengan PT Citra Sumber Sejahtera (CSS) dimana masyarakat belum mendapatkan realisasi dari janji-janji perusahaan, Perbatasan Inhu dan Kuansing. Konflik lahan antara masyarakat Sungai Lala dengan PTPN V dan lainnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Sistem Nasional Wantannas, Mayjend TNI DR Drs Tahan SL Toruan MM, D SS dengan anggota Brigjend TNI Agus Suharto SIP MM, Brigjend TNI Afandi Abdullah, Kolonel Lek M Jhonson Lumbantoruan SE dan Maulana SH, MH.

Tahan mengungkapkan, kehadiran mereka di Indragiri Hulu bertujuan untuk mencari informasi, keterangan tentang situasi di daerah yang riil sebanyak-banyaknya khususnya terkait dengan kondisi ketahanan nasional yang di dalamnya meliputi aspek, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum.

"Ini bagian dari program kerja Setjen Watannas RI dalam bidang pengkajian daerah, khususnya di Inhu," jelasnya.

Selain itu dikatakannya, tim juga mencari tahu sejauh mana aplikasi aspek-aspek tersebut ditengah masyarakat. Apakah masih berjalan dengan baik, termasuk aspek ideologi yakni Pancasila, apakah masih menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial mereka.

Secara umum, Jendral bintang dua ini mengakui situasi keamanan di Indragiri Hulu sangat kondusif, meskipun ada beberapa konflik yang belum terselesaikan.

"Wantannas akan berupakan mencarikan solusi untuk penyelesaian konflik tersebut pada tingkat atas, jika memang tidak bisa diselesaikan pada tingkatan daerah," ucapnya.

Ditambahkannya, proses penyelesaian konflik ini dan lainnya memang membutuhkan waktu, bisa cepat dan bisa lambat. Sehingga semuanya harus bisa menghargai proses tersebut. Namun yang terpenting bahwa konflik yang terjadi tersebut belum lagi mengganggu stabilitas ketahanan nasional. (MC Riau)