Dalam konferensi pers pada Rabu (05/11), Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyampaikan keprihatinannya karena praktik tindak pidana korupsi yang melibatkan gubernur Riau telah empat kali terjadi.

"Ini adalah peringatan dan perhatian serius bagi Pemprov Riau maupun provinsi lain terhadap urgensi perbaikan tata kelola pemerintahan yang komprehensif, baik secara sistem maupun perilaku aparatur, termasuk pengawas internal, maupun transparansi pengadaan barang dan jasa," ujar Johanis, Rabu (05/11).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, mengatakan penangkapan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan lain di lapangan.

Tim KPK mendapat informasi bahwa pada Mei 2025 telah terjadi pertemuan di sebuah kafe, di Pekanbaru, antara Sekretaris Dinas PUPRPKPP, Ferry Yunanda, dengan enam kepala unit pelaksana teknis (UPT).

"[Pertemuan itu] untuk membahas kesanggupan pemberianfeeyang akan diberikan kepada AW, selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%," kata Johanis.

Johanis bilang,feeitu sebagai jasa atau penambahan anggaran untuk UPT jalan dan jembatan di wilayah 1 sampai 6 Dinas PUPR PKPP, dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar pada anggaran tahun 2025.

Kemudian, kata Johanis, Ferry Yunanda [FRY] menyampaikan hasil pertemuan itu ke Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan (MAS).

"Namun MAS yang merepresentasikan saudara AW memintafeesebesar 5%, atau Rp7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah diancam pencopotan dan mutasi dari jabatannya," kata Johanis.

"Di kalangan Dinas PUPR, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman."

Johanis melanjutkan, kepala UPT beserta Ferry kemudian melakukan pertemuan lagi dan menyepakatifee5% itu.

"Hasil itu dilaporkan ke kepala dinas, dengan menggunakan bahasa kode 'tujuh batang'", kata Johanis.

Pemberian uang setidaknya telah terjadi tiga kali.

Setoran pertama pada Juni 2025 berjumlah Rp1,6 miliar.

"FRY mengalirkan dana Rp1 miliar ke AW melalui peran tenaga ahli. Lalu FRY memberikan uang Rp600 juta ke kerabat MAS," ujarnya.

Kedua terjadi pada Agustus 2025 dengan nilai Rp1,2 miliar. Dan ketiga yaitu November 2025, senilai Rp1,2 miliar.

"Sehingga total penyerahan mencapai Rp4,05 miliar, dari kesepakatan awal Rp7 miliar," katanya.

Pada pemberian ketiga ini, Senin (03/11), KPK melakukan penangkapan 10 orang dan menyita uang senilai Rp1,6 miliar, dalam pecahan dollar AS, poundsterling dan rupiah, sebagai barang bukti.

"Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu AW selaku Gubernur Riau, MAS Kepala Dinas PUPRPKPP, dan DAN selaku tenaga ahli Gubernur Riau," ujar Johanis.

Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Tipikor. (bbc)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share