RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah menyatakan menghormati proses hukum namun tetap siap memberikan pendampingan hukum kepada Bupati Pekalongan Fadia Arafiq usai terjaring OTT KPK, jika ada permintaan.

Ketua DPD Golkar Jateng Muhamad Saleh menegaskan partainya menghormati proses hukum dan menunggu perkembangan penyelidikan KPK.

DPD Partai Golkar Jawa Tengah siap memberikan pendampingan hukum kepada Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, namun jika ada permintaan. Meski demikian, partai berlamang pohon beringin itu menegaskan menghormati proses hukum.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Golkar Jateng, Muhamad Saleh saat dihubungi wartawan. Dia menegaskan menghormati proses hukum dan menunggu penyelidikan dalam satu hari oleh KPK.

"Kami hargai proses hukum yang dilakukan penyidik KPK. Kita tunggu 1x24 jam dari KPK," kata Saleh, Rabu, 4 Maret 2026.

Ia menjelaskan bakal melaporkan peristiwa itu ke tingkat DPP Golkar. Kemudian untuk pendampingan hukum, dia menegaskan menunggu perkembangan dan permintaan dari Fadia.

"Tentu semuanya nanti akan kami laporkan ke DPP Golkar jika sudah ada update terkini dari KPK. Terkait masalah pendampingan hukum, kami menunggu dari permintaan dari Bu Fadia. Jika memang membutuhkan pendampingan hukum," ucapnya.

Dia menegaskan turut prihatin dengan OTT KPK yang menjaring mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan. Ia berharap hal itu menjadi pelajaran bagi kader lain.

Untuk diketahui, Fadia dan sejumlah pihak ditangkap dalam OTT KPK Bersama beberapa orang dan langsung dibawa ke gedung KPK di Jakarta. (rmol)