RIAUBOOK.COM - Ancaman kemarau ekstrem akibat fenomena Super El Ninotahun 2026 membuat Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah tegas. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menginstruksikan seluruh daerah untuk berada dalam satu level kesiapsiagaan yang sama. Tidak boleh ada ego sektoral, apalagi perbedaan kecepatan dalam merespons api.

​Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Karhutla yang digelar di Aula Tribrata Polda Riau, Senin (27/4/2026). SF Hariyanto memberikan peringatan keras kepada daerah yang dinilai masih lamban dalam menetapkan status administratif.

​Deadline untuk Pekanbaru dan Kuansing

​Meski status Siaga Darurat Karhutla tingkat provinsi sudah ditetapkan sejak 13 Februari lalu, SF Hariyanto menyoroti masih adanya "lubang" dalam peta kesiapsiagaan daerah.

​Dari 12 kabupaten/kota di Riau, tercatat 10 daerah sudah mengaktifkan status siaga. Namun, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) hingga kini belum mengambil langkah serupa.

​"Saya minta ini segera ditindaklanjuti! Dalam kondisi seperti ini, tidak boleh ada perbedaan level kesiapan. Kita harus berada dalam satu komando agar penanganan di lapangan tidak terkendala birokrasi dan koordinasi," tegas SF Hariyanto di hadapan jajaran TNI-Polri dan pemangku kepentingan.

​Ancaman Kemarau Lebih Cepat dan Panjang

​Bukan tanpa alasan sang Plt Gubernur bersikap keras. Data BMKG menunjukkan bahwa tahun 2026 bukanlah tahun biasa. Musim kemarau diprediksi:

​Datang lebih awal dari siklus normal.

​Bersifat lebih kering akibat pengaruh El Niño yang kuat.

​Berdurasi lebih panjang, yang otomatis meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan secara drastis.

​Gerak Cepat Lintas Sektoral

​Guna membuktikan keseriusan pemerintah, Pemprov Riau telah mengonsolidasikan kekuatan melalui tiga apel siaga besar yang melibatkan pejabat pusat:

​5 Maret 2026: Apel di Lanud Roesmin Nurjadin bersama Menko Polhukam.

​25 April 2026: Apel di Rumbai dan Rakor bersama Menteri Lingkungan Hidup di Pekanbaru.

​26 April 2026: Apel di Dumai bersama Menteri Lingkungan Hidup.

​"Rangkaian koordinasi ini bertujuan memastikan tidak ada lagi perbedaan persepsi di lapangan. Tidak boleh ada keraguan dalam bertindak dan tidak boleh ada keterlambatan respons," tambahnya.

​Dukungan Sumber Daya All-Out

​Selain penguatan koordinasi, Pemprov Riau memastikan dukungan sumber daya, baik personel maupun anggaran, telah disiapkan secara konkret. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh titik panas (hotspot) terpantau secara real-time dan langsung dipadamkan sebelum meluas.

​"Semua pihak harus bergerak dalam satu komando. Koordinasi yang kuat dan tindakan cepat adalah kunci agar Riau bebas asap tahun ini," tutup SF Hariyanto. (mc)