RiauBook - Dana Bagi Hasil (DBH) untuk seluruh kabupaten/kota termasuk alokasi untuk Pemerintah Provinsi Riau berpeluang dipotong setelah harga minyak dunia anjlok. Namun itu disayangkan mengingat DBH tidak hanya sebatas minyak dan gas, demikian Bupati Kampar Jefry Noer.

"Seharusnya nilai DBH dapat tetap diimbangi dengan dana bagi hasil lainnya selain migas. Misalkan kehutanan, perkebunan dan lainnya," kata Jefry kepada pers di Balai Bupati di Bangkinang, Senin malam (2/3/2015).

Jika DBH Migas mengalami pengurangan akibat turunnya harga minyak dunia, lanjut dia, maka seharusnya hasil lainnya yang juga berada di Pemerintah Pusat dapat menutupi kekurangan tersebut.

"Sehingga tidak ada masalah dalam kegiatan atau program-program yang telah disusun untuk tahun ini," katanya.

Jefry mengatakan, pihaknya juga sempat mewacanakan untuk mengatur kembali anggaran kas bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah dianggarkan pada 2015 dalam APBD Kampar.

Kata Jefry, hal itu dilakukan merujuk pada penurunan harga minyak dunia yang berdampak pada penerimaan dana bagi hasil yang diterima Kampar.

Sebelumnya APBD Kampar yang disetujui untuk tahun 2015 berjumlah lebih Rp2,5 triliun atau meningkat dari tahun lalu sebesar Rp2,1 triliun.

Jefry mengatakan, APBD Kabupaten Kampar Tahun 2015 merupakan instrumen kebijakan publik, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar, yang memuat hak dan kewajiban pemerintah, serta masyarakat, yang tercantum dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. Itinya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Kampar saat ini.

Terkait dengan belanja daerah, Jefry mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD agar melakukan pengelolaan belanja secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. (mc)