RiauBook - Salah satu perubahan yang fundamental sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi daerah, yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa. Hal itu diantaranya ditandai dengan perubahan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terlebih sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Jika sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka saat ini berubah menjadi lembaga desa. Perubahan ini tentu diharapkan dapat memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independen, dan sekaligus prospektif dalam mempercepat keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Selain itu, dengan perubahan kedudukan itu, BPD juga diharapkan dapat menjadi wadah dalam pembuatan kebijakan publik, serta alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

“Hal ini bisa terealisasi, apabila BPD sebagai mitra strategis kepala desa, bersama kepala desa dan masyarakat, dapat berperan aktif dalam membangun desa. Karenanya, sebagai wakil masyarakat desa setiap anggota BPD untuk benar-benar dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan fungsi BPD secara baik dan benar,” ujar Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh.

Hal itu dikatakan Bupati Herliyan ketika mengambil sumpah janji 41 orang anggota  BPD Serai Wangi, Beringin, Kuala Penaso, Tasik Serai, dan Melibur, Rabu (4/3/2015), yang dipusatkan di lapangan sepakbola Desa Beringin, Kecamatan Pinggir.
Kata Bupati, sebagai mitra strategis Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaaan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka antara Kepala Desa dan BPD ibarat dua sisi mata uang.

“Sama lain tidak bisa dipisahkan. Keduanya, harus sejalan. Saling asah, saling asih, saling asuh. Tidak boleh saling meniadakan. Sebaliknya, harus saling menguatkan," imbuh Bupati ketika melantik 41 orang anggota BPD Desa .

Ke-41 anggota BPD tersebut merupakan BPD Serai Wangi (9 orang), Beringin (9), Kuala Penaso (7), Tasik Serai (9) dan Melibur (7).

Di kesempatan itu, secara simbolis Bupati juga menyerahkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) dan kunci Rumah Layak Huni (RLH) kepada 38 warga dari 8 desa di Pinggir.

Ke-38 masyarakat penerima RLH berasal dari Desa Melibur (5 orang), Tasik Serai (6), Tasik Serai Barat (3), Beringin (3), Koto Pait (3), Tasik Tebing Serai (3), Tasik Serai Timur (6) dan Serai Wangi (6).  (mc)