RiauBook - Perlawanan dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dengan menolak memenuhi permintaan penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri untuk minta maaf seperti disampaikan lewat surat somasi.

Dalam somasi tersebut, penyidik Bareskrim menuntut Komnas HAM menarik pernyataan mengenai hasil investigasi atas penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif Bambang Widjojanto dan meminta maaf di media massa.

Komisioner Komisi Hak Asasi yang mengetuai tim investigasi kasus Bambang Widjojanto, Nur Kholis mengatakan pengumuman pada publik telah sesuai aturan. "Kami merasa tidak melanggar," kata Nur Kholis di Jakarta, Minggu (8/3/2015).

Komnas HAM memang berwenang menerima pengaduan dan menyampaikan beberapa poin penting terkait hasil penyelidikan kepada masyarakat. Menurut Nur Kholis, dalam semua kasus yang ditangani, Komisi selalu mengumumkan poin penting hasil penyelidikan pada publik. "Yang diumumkan adalah resume, bukan laporan utama," ujar dia.

Nur Kholis mengatakan tanggapan atas somasi itu telah disusun. Surat jawaban dikirimkan hari ini, 9 Maret 2015, yang berisikan penjelasan hukum atas langkah yang diambil Komisi.

Komisi Hak Asasi sebelumnya menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim pada 23 Januari lalu. Penyidik Bareskrim dinilai berlebihan dan menyalahgunakan kekuasaan saat menangkap Bambang. Komisi juga menyimpulkan penangkapan Bambang terkait konflik antara KPK dan Polri.

Penyidik Bareskrim melalui kuasa hukumnya Fredrich Yunadi mengirimkan somasi karena beranggapan Komisi Hak Asasi tak berhak mengumumkan hasil investigasi pada publik.

Nur Kholis menyatakan temuan lengkap Komnas HAM pertama kali dibuka dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Februari. Selanjutnya, temuan diserahkan langsung pada Kepolisian RI. Tindak lanjut atas temuan pelanggaran diserahkan pada lembaga itu karena Komisi tidak berhak memberikan sanksi.

Surat berisi temuan Komnas HAM telah dilayangkan pada Kepolisian sejak beberapa pekan lalu. Akan tetapi, kata Nur Kholis, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat balasan dari Kapolri.

Somasi dari Fredrich sendiri baru diterima Nur Kholis pada 27 Februari. Pada Minggu, 8 Maret, Nur Kholis mengumpulkan timnya untuk membahas tanggapan atas somasi tersebut.

Somasi yang tak kunjung ditanggapi oleh Komisi membuat berang kuasa hukum penyidik Bareskrim, Fredrich Yunadi. Dalam surat somasi yang diserahkan pada 8 Februari lalu itu tertulis bahwa penyidik memberi waktu 1 x 24 jam pada Komnas HAM. "Karena tidak ada respons, kami sudah melaporkan kasus ini pada Kepolisian Daerah Metro Jaya," ucap Fredrich.

Penyidik Bareskrim melaporkan pelanggaran Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh komisioner Komisi Hak Asasi. Pelanggaran pasal itu dapat membuat para komisioner dihukum penjara. "Kita lihat saja nanti komisioner itu ditahan," kata Fredrich lagi. 

Ketua Komnas HAM Hafid Abbas menegaskan lembaganya telah menjalankan fungsi sesuai mandat. Menurut dia, kerja Komnas HAM tidak mungkin tidak menjadi konsumsi publik. "Biarkan Komisi Hak Asasi bekerja sesuai mandat, kami tidak ada niat melemahkan satu institusi pun," kata Hafid.

Selain pada Polri, Hafid menegaskan Komisi juga memberi masukan pada KPK terkait ketiadaan pengawas internal di lembaga antirasuah itu. "Jadi kami tidak hanya memperhatikan kasus kepolisian."

Menanggapi upaya kriminalisasi yang menimpa komisinya, Hafid berujar akan mempelajari dulu materi yang menjadi bahan gugatan penyidik Bareskrim.  (shs)

SUMBER: TEMPO.CO