RiauBook - Kementerian Pertanian menyatakan saat ini Indonesia mengalami krisis atau kekurangan tenaga penyuluh pertanian yang setiap tahun jumlahnya terus menurun, seiring berkurangnya lahan-lahan pertanian di berbagai wilayah kabupaten maupun provinsi. Namun Pemerintah Kabupaten Kampar berinisiatif mencetak tenaga penyluh swakarsa lewat berbagai program sinergi.

"Awalnya tercatat tenaga penyuluh di seluruh wilayah provinsi ada sebanyak 60 ribu orang, namun saat ini merosot menjadi hanya tinggal 47 ribu orang," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian Momon Resmono kepada pers di Hotel Tiga Dara, Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar, Kamis (12/3/2015).

Dari 47 ribu tenaga penyuluh tersebut, lanjut dia, yang berstatus pegawai negeri sipil hanya sekitar 27 ribu orang dan tenaga harian lepas mencapai 20 ribu orang.

Seperti yang diketahui, demikian Resmono, seluruh penyuluh tersebut berada di berbagai tingkatan induk, namun yang benar-benar berada di kelompok petani seperti Gapoktan hanya 32 ribu orang.

Kondisi tersebut menurut dia sangat miris, karena saat ini jumlah desa di Indonesia ada sebanyak 80 ribu dengan potensi pertanian sebanyak 70 ribu desa.

"Itu artinya, sekarang satu penyuuh menangani dua sampai empat desa dengan potensi pertanian baik. Di beberapa daerah bahkan lebih miris lagi, seperti di Serang, Banten, dimana penyuluh PNS hanya ada di tingkat kecamatan," katanya.

Daerah-daerah dengan penyuluh yang sangat minim ini kata dia, sebelumnya juga telah mengusulkan untuk diadakan penyuluh swadaya yang bekerja seperti penyuluh PNS.

"Usulan itu saya tolak. Karena pada dasar dan prinsipnya, yang namanya penyuluh swadaya itu hanya membantu kerja penyuluh PNS," katanya.

Ia menjelaskan, untuk itu dibutuhkan strategi baik agar kegiatan penyuluhan berjalan maksimal meski dengan jumlah tenaga yang belum begitu ideal.

"Siasat itu bisa seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar. Yakni dengan cara meningkatkan jumlah tenaga penyuluh swakarsa. Hal demikian akan sangat membantu upaya-upaya penyuluhan ke kelompok-kelompok pertanian," katanya.

Dia mengatakan, masih banyak lagi persoalan tenaga penyuluh. Saat ini baru aspek jumlah dan kuantitas, namun belum bicara soal kualitas penyuluh yang juga harus lebih ditingkatkan.

"Namun memang yang menjadi masalah utama adalah dari aspek kuantitas. Kedepan akan diangakat 10 ribu orang lagi dengan perjanjian kerja, namun kami menunggu Peraturan Pemerintah (PP) berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini belum keluar," katanya.

Namun seiring itu, dia mengharapkan seluruh Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) di tingkat wilayah provinsi melakukan upaya perekrutan penyuluh-penyuluh swakarsa seperti yang dilakukan Kabupaten Kampar.

"Siasatnya adalah dengan melatih masyarakat agar mengerti dengan baik tentang pertanian dan kemudian menyebar mereka ke seluruh pedesaan untuk meningkatkan lahan pertanian sebagai upaya menuju swasembada pangan," katanya.

Pemerintah Kabupaten Kampar di era kepemimpinan Bupati Jefry Noer telah menjalankan berbagai program yang erat kaitannya dengan pertanian yang sejalan dengan pusat untuk ketahanan pangan.

Jefry Noer melatih ribuan masyarakat untuk menjadi petani andal. Kegiatan itu terpusat di kawasan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Karya Nyata, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Bahkan pelatihan dilaksanakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (mc)