Riau Book - Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Abdesi) mendatangi Gedung DPRD Rohul, Senin (14/3/2016), mempertanyakan Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2015 yang tidak cair sebesar 20 persen.

Hearing (dengar pendapat) para kades tersebut dikoordintaori Yarmanis selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa (DPC-Apdesi) Kabupaten Rohul yang juga Kades Rambah Samobarat, didampingi Sekretaris Maisar yang juga Kades Pematangan Berangan.

Para kades itu disambut Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hardi Chandra, Anggota DPRD Rohul Syahril Topan (Dari Fraksi Partai Partai Amanat N)asional, Thamrin Nasution (Partai Kebangkitan Bangsa), Budi Suroso (PDI-P).

Yarmanis mengatakan, seluruh kepala desa pada tahun 2015 mendapat dana ADD dengan jumlah yang bervariasi. Dimana pencairan dana tersebut dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap pertama dicairkan sebesar 40 persen. Kemudian tahap kedua sebesar 40 persen dan tahap ketiga sebesar 20 persen. Kenyataannya, pencairan 20 persen ADD ditahap ketiga tidak dilakukan.

Mereka mempertanyakan apakah dana 20 persen tersebut bisa dimasukkan ke dalam APBD Murni Tahun 2016 atau APBD Perubahan Tahun 2016.

"Kami sudah mendatangi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), supaya anggaran kami yang 20 persen itu ditampung di APBD Tahun 2016 ini. Kami minta tindak lanjutnya dari para wakil rakyat, dan kami datang ke DPRD ini memperjuangkan hak kami," tegas Yarmanis.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Rohul dari Fraksi PAN M Syahril Topan mengatakan, terkait dana ADD, wakil rakyat menyerahkan kepada pengelolaan keuangan daerah.

"Kita tidak mau melanggar hukum, jadi ada atau tidaknya dana ADD tersebut atau dilakukan tunda bayar, Banggar DPRD Rohul masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)," ujar Syahril.

"Kita selaku pengawas akan melihat apakah itu dibayar atau tidaknya, jangan nanti utang sekian tapi yang diajukan sekian banyak. Kita tak mau menyalahi dan melanggar hukum, semua ada aturannya," terangnya.

Menimpali jawaban dari Syahril Topan, Kades Tambusai Timur Zulkarnain, mempertanyakan apakah 20 persen dana ADD tahun 2015 itu masuk dalam utang atau tidak, kemudian apakah akan dibayar tahun 2016 ini atau tidak. "Kami ingin kejelasan, soalnya TAPD menyatakan itu sudah diajukan ke DPRD dan akan dilakukan tunda bayar," ulasnya.

Pernyataan kades langsung dijawab, Anggota Banggar, Thamrin Nasution. Ditegaskannya, kalau dana ADD tersebut tidak ada ditampung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun 2016 ini, dirinya belum mengetahui apakah ditunda bayar atau tidak, tapi akan dilihat dari segala aspeknya, termasuk ketentuan hukum.

"Setahu kami terkait dengan 20 persen dana ADD yang belum dibayar belum disampaikan oleh TAPD. Yang disampaikannya hanyalah utang kepada pihak ketiga. Sebab kalau masalah kepentingan rakyat kita lebih dulu proaktif dan mengakomodir, karena kita adalah wakil rakyat," papar Nasution.

Merasa tidak puas dengan pertemuan tersebut, Yarmanis dengan tegas menyatakan jika dana ADD yang 20 persen tidak dibayarkan, dirinya akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak. "Nanti kita akan datangi lagi kantor DPRD ini, kita bawa RT/RW, Kadus serta perangkat desa lainnya," sebut Yarmanis dengan nada sedikit emosi.

Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Chandra mengatakan, dirinya sudah mendapat surat dari Bupati Rohul sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Rohul, yang diajukan hanya utang kepada pihak ketiga dan pembebasan lahan.

"Perlu diketahui yang diajukan hanya berupa utang dari pihak ketiga yakni untuk kontraktor dan pembebasan lahan, sedangkan untuk dana ADD itu sama sekali tidak ada," tegas Hardi Chandra.(MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau