RiauBook - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menurun.
Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla harus melakukan banyak perubahan untuk meningkatkan kembali kepercayaan tersebut.

Direktur Indo Barometer, M Qodari saat merilis hasil survei soal "Kepuasan Publik Jelang Setengah Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" di Jakarta, Senin (6/4/2015), mengatakan, menjelang setengah tahun Jokowi-JK kepuasan publik masih belum memuaskan, jauh di bawah angka 75%.

Menurut survei, kinerja Presiden Jokowi sebesar 57,5% dan kinerja Jusuf Kalla 53%.

"Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di bawah 50%, tepatnya 46,8%," kata Qodari.

Permasalahan penting yang paling banyak diungkapkan publik terkait ketidakpuasan itu, lanjut Qodari, adalah masalah ekonomi secara umum (21,6%), mahalnya harga kebutuhan pokok (19,6%), KKN (14,6%), sulitnya lapangan kerja (8,4%), dan meningkatnya kemiskinan (6,7%).

Menariknya, kata Qodari, sebanyak 67% publik menilai ada pemimpin di Indonesia saat ini yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai tuntas.

Sebaliknya, kata dia, ada 33% yang menilai tidak ada pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah di atas sampai tuntas.

Peringatan Awal

Sementara itu, Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan, survei Indo Barometer ini menarik karena dilakukan jelang enam bulan pemerintahan Jokowi-JK.

Dan hasil survei ini adalah early warning atau peringatan dini untuk Jokowi-JK, karena pada masa enam bulan sebenarnya usia bulan madu atau honey moon.

"Ini jadi perhatian kami di DPD RI agar presiden harus berbenah. Ini baru babak pertama dan hak presiden untuk melakukan reposisipning menteri kabinet sebelum terlambat," katanya

Sementara itu, pengamat ekonomi Rizal Ramli mengatakan, masalah utama yang dihadapi bangsa ini adalah soal ekonomi, bagaimana daya beli masyarakat yang rendah, lapangan pekerjaan, dan korupsi.

Soal kinerja Jokowi-JK, Rizal Ramli mengatakan, kinerja relatif mengecewakan dan kacau untuk rakyat biasa.

"Tetapi untuk investor atau para holder pasti akan merasa senang dengan Jokowi-JK, karena menaikkan harga BBM akan menambah uang bagi mereka untuk membayar utang.

"Rakyat banyak kurang bahagia dengan apa yang terjadi selama 6 bulan ini. Harga bahan pokok naik karena ketidakmampuan Bulog menstabilkan harga," katanya.

Qodari mengatakan, survei dini dilaksanakan pada 15-25 Maret 2015 di 34 provinsi, dengan jumlah responden 1.200 orang.
Tingkat margin of error kurang lebih 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling.

"Pengumpulan data dengan wawancara tatap mula secara langsung dengan menggunakan kuesioner," katanya. (shs)

SUMBER: SP.BERITASATU.COM