RiauBook - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan wacana yang bisa bikir orang-orang partai politik ngiler: setiap parpol akan dibiayai pemerintah Rp 1 triliun per tahun. Tapi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid justru tak semangat menanggapi wacana itu. Apa pasal?

Hidayat mengaku, ia  tidak mau gegabah menanggapi wacana itu karena bisa menjadi kontroversi di tengah masyarakat yang sedang kesusahan.

"Bagi saya, jangan nanti jadi kontroversi baru, seakan-akan nanti parpol mau uang saat bangsa lagi susah," kata Hidayat di Jakarta, Senin (9/3/2015). 

Hidayat mengaku setuju dengan ide meminimalisir angka korupsi. Namun caranya tidak harus dengan pembiayaan terhadap parpol.

"Saya pribadi, pertama prinsip agar kemudian korupsi bisa diminalimasir, itu idenya (menekan angka korupsi) kita dukung, idenya dulu, salah satu caranya yaitu biaya pemilu yang murah, dengan undang-undang yang kuat, pembatasan iklan media dibiayai oleh negara secara adil. Itu saja sudah penghematan luar biasa," ujar mantan Ketua MPR RI itu.

Selain itu, Hidayat menjelaskan, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pasal kriminalisasi terhadap praktik money politic.

"Misalnya membuat pasal kriminasilasi money politic bukan hanya yang memberi tapi menerima, seperti serangan fajar atau pembagian sembako. Itu bukan hanya kemauan calon, kan masyarakat banyak ngomong itu terang-terangan bahkan pakai spanduk menerima serangan fajar," paparnya.

Menurut Anggota DPR RI itu, jika ada pasal yang mengatur sanksi atau hukuman baik kepada pemberi maupun penerima money politic, ia yakin hal itu dapat mengurangi anggaran pemilu.

"Saya lebih ke cara konstitusional. Kalau dua hal tadi bisa dilaksanakan, sudah lumayan itu," pungkasnya. (shs)

SUMBER: DETIK.COM