RiauBook - Lima desa di Kabupaten Kampar yang sebelumnya bersengketa dengan Kabupaten Rokan Hulu dijamin tidak akan menghambat jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di Provinsi Riau, Desember 2015, karena telah tuntas dan menjadi hak Kampar sepenuhnya.

"Permasalahan sengketa lima desa sudah selesai dan sudah diputuskan jika Kabupaten Kampar berhak mengelola lima desa yang menjadi sengketa dengan Kabupaten Rokan Hulu. Yang jelas sudah tudak ada masalah yang muncul dalam Pemilihan Kepala Daerah nanti. Karena lima desa sudah jelas masuk dalam wilayah Kampar," kata Bupati Kampar Jefry Noer kepada pers di Siak Hulu, Jumat (17/4/2015) siang.

Jefry menjelaskan bahwa hal itu didasari setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) RI Nomor 39 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan lima tersebut berada di wilayah Kampar.

Dengan demikian, lanjut dia, sudah tidak ada masalah lagi dengan lima desa tersebut karena otomatis masuk ke Kampar pada Pemilukada mendatang.

"Maka dipastikan tidak akan ada lagi daerah rawan saat Pilkada. Segala kekhawatiran terjadinya pergesekan terkait pelaksanaan Pilkada serentak akhir tahun mendatang tidak akan terjadi lagi. Karena secara administrasi dan aturan sudah jelas Lima Desa yakni Desa Tanah Datar, Rimbo Jaya, Intan Jaya, Rimbo Makmur dan Desa Muara Intan sudah sah secara hukum masuk Kampar," katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Jefry, anggaran dana desa juga sudah dimasukkan dalam Kabupaten Kampar dengan dasar Permendagri tersebut, sehingga tidak ada lagi dasar Kabupaten Rohul untuk mengklaim lima desa masuk dalam wilayahnya.

"Semua dana desa itu masuk ke Kampar, kemarin Permendagri sudah keluar bahkan sejak Februari 2015, jadi tidak ada lagi masalah," katanya.

Sementara saat ditanya terkait anggaran untuk desa tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar, menurut Jefry sejak dulu, Pemkab Kampar selalu menganggarkan untuk daerah lima desa itu. Dengan dasar lima desa merupakan milik Kampar.

Jefry mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik langkah dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah memutuskan dengan mengeluarkan Permendagri tersebut. Karena dengan Permendagri itu, akan menyelesaiakan sengketa yang sudah lama terjadi antara dua kabupaten bersaudara ini.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Rokan Hulu akan menggelar Pilkada pada akhir tahun ini bersama delapan kabupaten/kota lainnya di Riau. Dengan keluarnya Permendagri tersebut, maka lima desa tidak akan mengikuti Pilkada Rokan Hulu.

Sesuai aturannya, lima desa itu akan ikut dalam Pilkada Kabupaten Kampar yang akan digelar pada tahun 2016 Mendatang. (mc)