Perluasan akses keuangan dan elektronifikasi penyaluran bantuan sosial,lima kementerian/lembaga pemerintah sepakat bekerja sama dengan Bank Indonesia. Lima kementerian tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengatakan penandatanganan kerja sama ini menjadi salah satu cara pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, serta meminimalisir adanya ketimpangan yang terjadi antara masyarakat kelas bawah dan kelas atas.

"Program government to people merupakan inisiatif untuk membantu kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah," kata Agus, di Jakarta, Kamis, 26 Mei 2016.

Menurut Agus, program elektronifikasi dengan sistem pemberian bantuan non tunai memang menjadi suatu kebutuhan di era modernisasi seperti sekarang. Jarak dan lokasi masyarakat di daerah terpencil pun menjadi alasan utama.

Apalagi, program ini merupakan bagian dari tindak lanjut langkah Presiden Joko Widodo yang telah memberikan bantuan sosial kepada 2.000 orang pada program keluarga harapan (PKH) sejak 2014 lalu.

"Pemberian bansos ini nantinya akan kami arahkan. Setiap penerima bansos, akan dibukakan rekening oleh kementerian teknis yang bekerja sama dengan bank," kata Agus.(RB/VNC)

div>Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau