RiauBook - Plt Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menyatakan fatwa Mahkamah Agung tak dapat mengatur soal penyidik lembaga antirasuah, baik penyidik independen maupun wacana penyidik dari perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Fatwa MA itu tidak berkaitan dengan perlindungan penyidik independen, karena aturan internal yang memberikan status penyidik independen," ujar Indriyanto di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Pasal 45 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, penyidik yang bekerja di lembaga antirasuah itu diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Pengangkatan dan pemberhentian dikeluarkan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan KPK.

Mereka yang bekerja di KPK memiliki masa jabatan empat tahun. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia KPK.

Lebih lanjut, ujar Indriyanto, penyidik independen diatur oleh Peraturan Komisi KPK. "Sudah ada aturannya," kata dia.

Indriyanto yang pakar hukum pidana itu juga menampik keterkaitan fatwa MA dengan wacana penyidik dari prajurit TNI. "Fatwa MA tidak terkait dengan wacana penyidik TNI mengingat ada keterbatasan aturan UU TNI dan KPK," ucapnya.

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tak mengatur soal penugasan prajurit TNI untuk KPK. Pasal 47 ayat (1) UU TNI menyebut, “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Alhasil apabila seorang prajurit berkehendak bergabung dengan KPK, ia harus pensiun dini terlebih dahulu dan menjalani proses rekrutmen laiknya orang lain. Hal tersebut dialami oleh Kolonel Purnawirawan Abdul Jalil yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keamanan KPK. Sebelum melepas seragam TNI, ia bergabung di Polisi Militer.

Saran agar KPK meminta fatwa MA supaya bisa merekrut penyidik dari TNI sebelumnya muncul dari mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Alasannya, menurut Hehamahua, masih ada kerancuan soal definisi penyidik dalam UU KPK.

UU KPK, ujar Hehamahua, tak secara spesifik menyebut penyidik KPK harus berasal dari Polri. UU itu juga tak tegas melarang KPK untuk merekrut penyidik di luar anggota Polri. UU hanya menyatakan penyidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Oleh sebab itu Hehamahua berpendapat penyidik KPK seharusnya bisa berasal dari mana saja asal memenuhi syarat dan lolos seleksi. (shs)

SUMBER: CNNI