Riau Book - Peraturan Sistem Resi Gudang (SRG) sudah kian pasti, pasalnya, surat persetujuan yang mengatur hal tersebut sudah didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kepastian tersebut terjawab setelah hadirnya Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD/MPR) RI Dapil Riau, Intsiawati Ayus SH MH, Selasa (14/16) saat mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Inhil, dalam rangka Milad HUT Kabupaten Inhil ke 51.

Diserahkan surat keputusan mengenai persetujuan Kementrian Perdagangan, perihal penerapan SRG di Kabupaten Inhil, kepada Bupati Inhil dihadapan Anggota DPRD Inhil, Jajaran Pemkab Inhil, serta unsur Forkopimda lainnya.

"Inilah yang ditunggu masyarakat Inhil selama puluhan tahun. Betul-betul hadiah yang luar biasa di Milad Inhil yang ke 51," ujar Bupati Inhil, HM Wardan usai menerima surat keputusan persetujuan Kementerian Perdagangan.

Wacana kedepan untuk SRG kelapa kopra, kata Wardan, selain memburu percepatan pembuatan Perdanya, nantinya para petani kelapa akan memiliki patokan harga yang jelas sesuai pasaran yang berlaku saat ini.

Selain itu, lanjutnya, mereka dapat mengontrol harga kelapa yang mereka inginkan, karena kelapa yang sudah diantar ke gudang, bisa langsung dijual atau menunggu terlebih dahulu hingga harga naik. 

"Petani akan diberikan waktu sampai paling lama mencapai 3 bulan. Kemudian petani me dapat resi yang bisa dicairkan di bank BRI atau BNI," ulasnya.

Instiawati Ayus, pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa perjuangan untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan penerapan SRG ini, tak lepas dari kerja sama secara kemitraan antara DPD RI dengan Pemkab Inhil.

"Alhamdulillah SRG yang sudah kita impikan selama ini akhirnya sudah terjawab," sebutnya.

Harapan kedepan, kata Wanita yang berkacamata ini, kita meminta kepada Eksekutif dan Legislatif Inhil, untuk duduk bersama dan merancang kemudian menerbitkan peraturan Daerah (Perda) Sistem Resi Gudang (SRG) tersebut.

"Supaya setiap perusahaan bisa menaatinya dan tidak lagi sesuka hati mengendalikan harga kelapa kepada petani," paparnya.

Setelah SK SRG ini diperoleh, masih banyak hal yang akan dilakukan guna memaksimalkan nilai jual kelapa di Inhil.

"Menyelenggarakan workshop tentang pemanfaatan bagian-bagian dari kelapa, disamping keberadaan kopra yakni sabut kelapa, air kelapa, dan batok tempurung kelapa," harapnya.

"Workshop ini nanti lebih khusus kita berikan kepada petani kelapa. Agar dengan adanya SRG ini, maka bisa memaksimalkan sumber-sumber yang terdapat dari kelapa, yang bernilai ekonomis tinggi," tambahnya.

Wacana untuk menerapkan SRG ini, sudah disosialisasikan sejak tahun 2014 silam. Lalu pada 2015 SRG disosialisasikan kembali ke 20 Kecamatan di Inhil. SRG sendiri, dianggap bisa mengedepankan sistem ekonomi kerakyatan di Kabupaten Inhil, yang 70 persen masyarakatnya bekerja sebagai petani kelapa kopra.

‎

"‎Saya pribadi sangat menghargai kegigihan Bupati Inhil, HM Wardan untuk memperjuangkan ekonomi masyarakat yang dipimpinnya. Melihat kegigihan beliau maka saya terpanggil untu ikut membantu memperjuangkan SRG tersebut," tutup Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD/MPR) RI Dapil Riau, Intsiawati Ayus SH MH.