RiauBook - Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki tolok ukur tersendiri untuk garis kemiskinan di dearah itu. Salah satunya adalah satu keluarga dengan dua anak berpenghasilan rata-rata Rp1,3 juta per bulan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 
Bupati Kampar Jefry Noer pada Acara Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Kabupaten Kampar di Hotel Tiga Dara, Kecamatan Siak Hulu, Senin (25/5/2015) mengatakan, tolok ukur itu diambil berdasarkan tingkat kebutuhan yang tetap namun harga bahan kebutuhan pangan dan sandang terus naik, sehingga tidak lagi seimbang.

"Begitu juga dengan keluarga yang anaknya lebih dari dua dan penghasilannya hanya Rp1,5 juta, ini juga masuk kategori warga miskin yang harus mendapat bantuan keahlian untuk mendongkrak perekonomian mereka dari pemerintah," kata bupati yang akrab disapa JN itu.
 
Jefry mengatakan, yang dikumpulkan bukan hanya sekedar data laporan, tetapi juga data rill hasil pantauan lapangan berkaitan dengan masyarakat miskin yang ada di Kampar.

"Selama ini kami memiliki data tersendiri, pada tahun 2012 Pemda Kampar memetakan, berapa sesungguhnya data kemiskinan di daerah ini, tentunya dengan tolok ukur tersendiri. Ini memang berbeda dengan data yang dimiliki BPS," katanya.

Menurut Jefry, bukan data BPS yang salah, melainkan tolok ukur atau acara pengukuran katagori miskin yang berbeda. Metode yang dilakukan juga cenderung tidak diubah sesuai dengan kondisi rill perekonomian tiap daerah termasuk Kampar.
 
Pemda Kampar kata JN siap membantu serta mendukung setiap program dan pelaksanaan pengumpulan data, karena pengumpulan data ini berhubungan erat dengan Program 3 Zero, yakni zero kemiskinan, pengangguran dan zero rumah kumuh.

"Sistem BPS bisa kami aplikasikan, sistem BPS sangat baik dalam pengumpulan data penduduk miskin di Kabupaten Kampar," kata JN.
 
Jefry Noer menambahkan, untuk pengumpulan data penduduk tidaklah sulit, caranya dengan memanfaatkan kinerja setiap Katua Rukun Tetangga (RT) yang dikoordinirkan oleh Ketua Rukun Warga (RW) karena, aparatur desa sangat paham kondisi warga mereka.

Dalam sambutan acara sosialisasi ini, Kepala BPS Kabupaten Kampar Ruslan Harun mengatakan bahwa pemerintah menugaskan BPS untuk mengumpulkan data penduduk dengan PBDT, yang bertujuan untuk perbaikan terhadap data yang telah lama yakni tahun 2011, artinya pembaharuan data penduduk Indonesia.
 
Dasarnya terhadap pengelolaan data itu kata dia, berkaitan dengan Program Indonesia Sejahtera, Indonesia Pintar pada tahun 2011. Tahapan kegiatan itu di antaranya, pengumpulan data dalan program percepatan pemberantasan kemiskinan. Pengelolaan data ini tidak diselenggarakan oleh BPS saja, melainkan melibatkan kepala desa serta perangkat desa lainnya.
 
Dalam acara sosialisai BPS juga menghadirkan Kepala Kantor Wilayah BPS Provinsi Riau Mawardi Arsyad yang pada kesempatan sama mengatakan, tujuan utama dari pengumpulan data adalah pembaharuan data penduduk, yang berguna oleh pemerintah daerah, aparat kecamatan dan desa.
 
Kabupaten Kampar, kata dia, dinilai kabupaten yang paling peduli terhadap hasil BPS yang telah lama. Sebab itu, BPS sangat antusiastis untuk membantu secara sisitem dalam pengumpulan penduduk miskin di Kabupaten Kampar. (mc)