Riau Book - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Riau (IPR) Inhil, Indra Hukes pinta Pemkab Inhil Beri Sanksi Tegas kepada Oknum Pejabat Kecamatan yang telah melakukan tindakan yang tidak terpuji apabila terbukti bersalah yang salahkan fungsi wewenang.

Permintaan tindak tegas tersebut mengingat banyaknya pemberitaan yang ada di media online (Sosmed, red) yang menyebar luas di Facebook, dan Instagram maupun Twetter tentang sepucut surat dari salah satu pemerintah Kecamatan Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) yang meminta bantuan minuman dari pengusahan, pemborong, Pemilik Toko atau Pedagang, yang dinilai tindakan ini seperti pemalakan secara terstruktur.

"Ya, kita sangat menyayangkan tindakan oknum pejabat itu," ujar Indra, Kamis (23/6/2016) saat ditemui oleh Riau Book disalah satu kampus yang ada di Inhil.

"Masalah ini harus ditindak secara tegas oleh Pemerintah Kabupaten Inhil, karena ini sudah dinilai sangat tidak terpuji, dan jika sudah ada ketegasan dari pemerintah, bisa menjadi contoh terhadap yang lain agar tidak melakukan hal yang sama," pintanya.

Ditempat yang sama, Ketua Himpunan Pemuda Pelajaran Mahasiswa Batang Tuaka Tembilahan (Hippamabata), M Zainal Redo, menyuarakan pendapat yang senada dengan Indra Hukes. Dimana, M Zainal Redo yang akrab disapa Redo sebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh meminta.

"Kita tahu, kepada ASN jangan kan meminta sesuatu, diberi saja tidak boleh," katanya.

"Sesuai dengan Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), beberapa waktu lalu kita mendengar Menteri Pendayagunaan‎ Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mewanti-wanti seluruh PNS untuk tidak menerima bingkisan lebaran alias parcel yang terkait dengan posisi sebagai abdi negara," ulas Redo.

Bagi yang melanggar, lanjut Redo, maka sanksinya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Kata Menteri Yuddy, dalam PP Disiplin PNS Pasal 4 angka 8 disebutkan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dalam bentuk apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya," ujar Redo, Kamis (23/6/2016).

 

Kata Redo lagi, Yuddy juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU itu mengatur beberapa jenis pemberian yang atau tergolong gratifikasi.

"Adapun bentuk pemberiannya antara lain, pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hingga fasilitas lainnya," terangnya.

Yang digolongkan gratifikasi, lanjut Mantan Aktivis HMI Cabang Tembilahan ini, termasuk pemberian di dalam maupun luar negeri, secara langsung atau pun melalui sarana elektronik.

Menyikapi ini, pada pemberitaan sebelumnya, kata Camat Pulau Burung saat dikonfirmasi Riau Book, langkah yang diambil Ia langsung instruksikan kepada anggotanya untuk menarik kembali surat sakti yang membuat orang resah.

"Menyikapi ini kami perintahkan untuk segera menarek surat tersebut," katanya melalui telepon selulernya, Kamis (23/6/2016).

Berkenaan dengan tindak lanjut dari pada tragedi ini, Camat sebutkan sudah menyerahkan kepada yang berkompeten untuk menyikapi.

"Mengenai sanksi, saya lagi evaluasi Sekcam baru satu tahun, dan nanti biarlah pihak berkompeten menilai, yang jelas saya berharap punya Sekcam yang tahu dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)," ulasnya.