RiauBook - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengingatkan agar bupati untuk amanah menyalurkan dana desa,ákarena akan ada banyak sanksi bagi mereka yang sengaja melakukan penundaan penyalurannya.

"Akuntabilitas penyaluran dana desa harus dipantau melalui pelaporan secara berjenjang antarpemerintahan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro pada sosialisasi dana desa di Kabupaten Bengkalis, Selasa (16/6/2015).

Turut hadir dalam acara itu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal,áPelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan unsur Muspida setempat.

"Dalam waktu tujuh hari kerja setelah dana desa diterima di rekening daerah,ámaka bupati/wali kota harus segera mentransfer ke rekening kas daerah. Dengan catatan desa telah menetapkan anggaran pendapatan belanja desa dan menyampaikannya ke pemerintah daerah, " ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sanksi bagi bupati yang menyalahgunakan dana desa antara lain berupa penundaan penyaluran dan pemotongan dana desa tahap selanjutnya. Kemudian penundaan pemberian Dana Alokasi Umum bagi daerah.

"Itu apabila bupati tak salurkan tepat waktu dan tepat jumlahnya sesuai yang ditentukan atau pelanggaran berat," tukasnya.

Khusus untuk Riau, dana desa sesuai alokasi pada APBN Perubahan 2015 sebesar Rp445,6 miliar untuk 10 kabupaten. Dua daerah yakni Kota Pekanbaru dan Dumai tidak mendapat dana desa.

Ia menyatakan dari 10 daerah tersebut,átinggal Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum dicairkan dana desanya. "Itu berarti bupatinya belum selesaikan peraturan bupati untuk syarat penyalurannya," ucapnya.

Ia menjelaskan pada APBN Perubahan, alokasi dana desa naik jadi Rp20,76 triliun dari APBN murni yang sekitar Rp9 triliun. Jumlah itu 3,32 persen dari dana transfer daerah. Dana itu disalurkan pada 434 kabupaten,átepatnya 74 ribu desa.

"Kita upayakan tahun depan enam persen, dan akan capai 10 persen sesuai amanat undang-undang pada 2017 sehingga akan capai Rp1 miliar rata-rata satu desa," tegasnya.

Sampai dengan 12 Juni 2015 telah disalurkan dana desa kepada 385 kabupaten penerima dengan jumlah Rp7,3 triliun.

Secara spesifik untuk Kabupaten Bengkalis,álanjutnya,áalokasi dana desa mencapai Rp38,18 miliar untuk 136 desa. Penyaluran 40 persen dana desa tahap pertama telah dilakukan mulai minggu kedua April, kemudian 40 persen selanjutnya pada Agustus dan pada Oktober 20 persen sisanya.

"Penyaluran dana desa Bengkalis hingga 29 Mei mencapai Rp15,27 miliar atau 40 persen dari alokasi dana desa tahun ini," paparnya. (ant/shs)