RiauBook - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kini masih kekurangan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersedian sumber daya manusia, sehingga pembangunan sektor kesehatan di daerah itu masih jauh dari memadai.

"Keterbatasan tersebut, telah berdampak terhadap belum tercapainya desa UCI 100 persen dan masih ada tenaga bidan yang takut melakukan persalinan," kata Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hilir, dr. Djunaidi Saleh  dalam keterangannya di Pekanbaru, Rabu (17/6/2015).

Menurut dia, minimnya sarana dan prasarana kesehatan di Rokan Hilir, antara lain lebih akibat daerah ini sebagai daerah pemekaran baru, sementara itu alokasi anggaran juga belum memadai.

Ia menyebutkan, alokasi anggaran kesehatan untuk Kabupaten Rokan Hilir, masih di bawah 10 persen sehingga berbagai kegiatan pembangunan kesehatan belum bisa dilakukan maksimal. 

"Oleh karena itu, Rokan Hilir membutuhkan masukan-masukan dari berbagai daerah lainnya di Riau, termasuk peningkatan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Riau, dan tentunya diperlukan terobosan baru dalam peningkatan pendapatan asli daerah guna mendongkrak pengalokasikan anggaran kesehatan di daerah ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, H. Andra Sjafril, mengatakan Pemerintah Provinsi Riau, dapat memberikan sarana dan prasarana melalui Bankeu dengan menggunakan e-planning.

Pada kesempatan lainnya, Andra juga mendukung upaya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Asrul Lukman, Apt agar Rokan Hilir segera mengintegrasikan masyarakat  pemilik kartu Jamkesda ke Program JKN BPJS.

"Ini penting untuk menunaikan amanah UU bahwa padatahun 2019 seluruh penduduk Indonesia harus sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam era JKN itu," katanya. (ant/shs)