Riau Book - Ternyata banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak seuka dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok mengungkap pernyataan itu saat menjawab pertanyaan majelis hakim dalam sidang kasus suap reklamasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Pada kesempatan itu, hakim mengkonfirmasi kesaksian salah seorang pejabat DKI yang mengaku tak tahu dasar hukum pengenaan kontribusi tambahan 15 persen kepada pengembang reklamasi.

"Bapak Ibu tidak mengerti kelakuan pejabat di DKI. Semua orang berharap saya tidak jadi gubernur," kata Ahok.

Ia mengatakan, sebenarnya sudah ingin memecat pejabat yang mengaku tak tahu dasar hukum pengenaan kontribusi tambahan 15 persen itu. Namun, Ahok menyatakan tak bisa lagi memecat pejabat eselon II karena masa jabatannya hampir habis.

"Saya sudah menganti 5000 posisi, menghilangkan 2.000 jabatan struktural sejak saya jadi gubernur. Tidak heran banyak yang enggak suka sama saya," ujar Ahok.

Pada kesempatan itu, Ahok menegaskan bahwa penentuan besaran kontribusi tambahan 15 persen merupakan kajian tim ahli dan bukan atas perhitungannya sendiri. Ia kemudian menyamakannya dengan penentuan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Jadi kalau kami menentukan besaran PBB tahun ini sekian, itu bukan gubernur yang menentukan, tapi kajian," kata Ahok. (RB/kpc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau