RiauBook - Bupati Bengkalis Herliyan Saleh menyoroti kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bengkalis yang terletak di Jalan Pertanian.

"Saya sudah berkali-kali menerima laporan tentang adanya kebijakan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti itu. Ruangan kantornya direka sedemikian rupa, para tamu yang sedang berurusan tidak hanya harus mengisi buku tamu tapi juga harus pakai bet tamu," kata Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh dalam keterangannya di Bengkalis, Selasa (30/6/2015).

Selain itu, ada juga yang ruangannya dikunci dengan kode-kode tertentu, sehingga tamu hanya baru bisa masuk setelah dibuka oleh satpam di kantor tersebut.

Ia mengatakan, seluruh kantor SKPD diminta tidak menetapkan aturan-aturan eksklusif, karena pada prinsipnya kantor SKPD adalah kantor layanan publik.

"Mengisi buku tamu dan pakai bet tamu mungkin masih biasa, tapi menyekat satu ruangan dengan ruangan lain bahkan dengan mengunci dan baru bisa dibuka dengan nomer kode tertentu sudah tidak lagi mencerminkan kantor publik," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan juga mengatakan hal yang sama bahwa kantor SKPD merupakan tempat memberikan pelayanan masyarakat.

"Karena disamping kantor itu dibangun dari uang rakyat, para pegawainya juga digaji dari uangnya rakyat," katanya.

Dijelaskannya, bahwa kantor dinas yang memberlakukan hal-hal ekslusif seperti itu terkesan adanya hal yang disembunyikan alias takut diketahui oleh masyarakat luas.

"Jika yang disembunyikan itu berkaitan dengan dokumen atau rahasia negera itu tidak menjadi masalah, tapi jika berkaitan dengan program atau kebijakan, maka tindakan tersebut tidak tepat," ujar Indra lagi.

Indra Gunawan menegaskan, bupati sebagai kepala daerah harus tegas terhadap SKPD yang bersikap eksklusif seperti itu, sebab sudah banyak keluhan yang masuk, sudah saatnya Bupati bersikap tegas dan tidak pandang bulu. (ant/shs)