Riau Book- Diperkirakan lebih dari 50 orang tewas, setelah massa oposisi terlibat bentrok dengan aparat keamanan saat terjadinya protes anti pemerintahan di Kinshasa, ibukota Republik Demokratik Kongo.

Kelompok oposisi mengatakan, dalam aksi itu terjadi bentrokan antara massa anti-pemerintah dan pasukan penjaga keamanan, seperti dirilis kantor berita Agence France-Presse.

Pemerintah Kongo sebelumnya menyebutkan 17 orang tewas dalam kekerasan di Kinshasa menjelang aksi protes besar Selasa (20/9/2016) ini dan memperingatkan bahwa kematian bisa meningkat.

Koalisi oposisi menyesalkan kekerasan yang telah menyebabkan jumlah korban bertambah.

"Sudah lebih dari 50 orang tewas pada saat ini. Korban terkena tembakan peluru tajam oleh polisi dan pengawal republik ini," kata koalisi oposisi dalam sebuah pernyataan.

Oleh karena itu oposisi meminta warga untuk berkumpul lagi pada hari Selasa (20/9/2016) ini "untuk tanpa ragu-ragu meningkatkan tuntutan yang akan diajukan hari (Senin) ini."

Aksi protes yang dibatalkan aparat keamanan pada Senin bertujuan menuntut pengunduran diri Presiden Joseph Kabila, yang telah memerintah RD Kongo sejak tahun 2001.

Lawan politiknya berusaha untuk menghalangi langkah Kabila, yang dalam beberapa bulan ini berusaka memperpanjang kekuasaannya melalui berbagai langkah konstitusional.

Bentrokan antara massa anti-pemerintah dan pasukan keamanan negara pada Senin kemarin merupakan yang terburuk sejak Januari 2015.

Menteri Dalam Negeri Evariste Boshab menggambarkan kekerasan terbaru sebagai sebuah upaya "pemberontakan" dan mengatakan, di antara korban tewas itu termasuk tiga polisi.

Partai-partai oposisi utama telah menyerukan demonstrasi nasional untuk "memberi tahu" Kabila bahwa mandat rakyat segera berakhir pada 20 Desember 2016.

Sekalipun Kabila dilarang oleh konstitusi untuk maju lagi, ia tidak juga membuat sebuah keputusan tentang jadwal pemilu padahal massa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi.

Oposisi melihat "aksi diam" Kabila itu sebagai sebuah upaya untuk memperpajang kekuasaan.

Pada Mei 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa Kabila bisa tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga pemilu digelar. Hal itu memicu gelombang protes massa.

Perancis, Senin (19/9/2016), melukiskan kekerasan terbaru di Kinshasa sebagai "sangat berbahaya dan sangat mengkhawatirkan".

Perancis mendesak Kabila untuk segera mengumumkan jadwal pemilu secara tegas.

"Yang penting adalah tanggal pemilunya," kata Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault kepada wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS.(ria)

sumber: kompas.com

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau