Riau Book - Selama 90 tahun pengembalian biaya operasi migas (cost recovery) dilaksanakan tertutup, namun dari data yang didapat beban biaya tersebut tak pernah di bawah 40 persen dari hasil migas setiap tahunnya, bahkan saat ini akibat anjloknya minyak dunia terjadi minus.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Riau (UIR) Edyanus Herman Halim kepada pers di Pekanbaru, Kamis (6/10/2016) mengungkap, kondisi itu disebabkan berbagai faktor, salah satunya pengawasan yang lemah.

"Kenapa selama 90 tahun pemerintah Indonesia diam saja.

Coba bayangkan, selama ini dengan perusahaan (Chevron Pacific Indonesia), pemerintah menerapkan sistem kerja contract production sharing (CPS), ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan kontrak ini diakui dunia," kata dia.

Menurut Edyanus, CPS yang dilakukan di Indonesia merupakan pola kerja operasi migas yang diakui dunia dan dianggap paling pas.

Namun fakta itu berbalik ketika diindikasi terjadi penggelembungan cost recovery, terlebih ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapnya beberapa tahun lalu, tapi kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp4 triliun ini mengendap.

Hasilkan Rumah Dinas

Edyanus Herman Halim mengatakan, selama ini pemerintah tidak cermat dalam mengawasi perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), atau bahkan sengaja untuk menguntungkan 'kantong' pribadi.

"Coba bayangkan, Pemprov Riau dan kabupaten/kota di Riau mendapat limpahan dana migas sejak tahun 2000 sampai sekarang, namun apa yang dihasilkan? Hanya rumah dinas dan kantor yang megah," kata dia.

Namun Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengungkap, masih banyak rumah kumuh di sekitar wilayah operasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

"Ini menjadi bukti bahwa selama ini cost recovery tidak menguntungkan daerah," kata Koordinator FITRA Riau, Usman.

Ibarat Tukak

Sementara terkait masalah limbah minyak yang kini mencemari sejumlah wilayah di Riau, Edyanus Herman Halim berpandangan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Kalau masalah lingkungan tidak mereka (Chevron) tangani, lalu apa yang akan terjadi," katanya.

Foto dugaan pencemaran limbah minyak eksploitasi migas Riau. (istimewa)

Menurut dia, tanah terpapar minyak sangat tidak baik bagi lingkungan sehingga harus cepat ditangani.

"Kalau dulu tidak ditangani dan baru sekarang ditangani, jangan lagi ditunda atau dihentikan, bisa hancur daerah ini," kata dia.

Justru, demikian Edyanus, pemerintah mau tidak mau harus menangani persoalan tersebut secara baik dan benar agar Riau tidak seperti Pulau Singkep ketika ditinggalkan perusahaan industri timah oleh PT Tambang Timah, yang tersisa hanya lubang-lubang maksiat, kehancuran.

Maka menurut dia, lingkungan di Riau harus di recovery atau dipulihkan sebelum habisnya kontrak Chevron enam tahun kedepan.

Namun proyek pemulihan tanah terpapar minyak (TTM) tersebut ditentang oleh para aktivis mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau.

"Penggunaan cost recovery dalam proses pemulihan Tanah Terpapar Minyak (TTM) ini namanya maling, mencuri dengan dalih cost recovery," kata Ketua BEM Universitas Riau, Abdul Khair.

Meski data yang diperoleh terjadi banyak tumpahan minyak yang mencemari lingkungan dan sungai sejak berpuluh tahun lalu, namun Edyanus berpandangan, pemulihan tanah terkontaminasi minyak tersebut terpaksa harus menjadi beban 'cost recovery', itu karena kelalaian pemerintah.

Mengapa kontrak yang sejak 90 tahun lalu, lanjut dia, terjadi pencemaran sejak dahulu, diobatinya baru sekarang, sehingga membebani keuangan negara.

"Ibaratkan luka, saat ini tukak akibat industri migas sudah parah, sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk memulihkannya kembali," kata dia.

Legislator pusat, Satya Widya Yudha sebelumnya mengungkap Chevron menghabiskan dana hingga Rp12 triliun per tahun untuk pemulihan tanah yang terkontaminasi minyak dari Blok Rokan, Riau.

"Tapi bukan karena biaya yang besar, kita harus menghentikan pengobatan, karena jika ini terjadi maka bahaya bagi masyarakat di masa yang akan datang," lanjut Edyanus lagi.

Penting Obati Ekonomi

Kondisi perekonomian nasional saat ini tengah goyah akibat berbagai hal, salah satu penyebabnya harga minyak dunia yang merosot, membuat pemerintah pusat memangkas anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBN-P 2016 sebesar Rp68,8 triliun.

Hal tersebut juga mengakibatkan DBH sejumlah daerah penghasil migas khususnya Riau turut dipangkas, tahun ini pemotongan capai Rp276 miliar.

Kondisi demikian juga menyebabkan sejumlah proyek pembangunan, mulai dari jalan, jembatan, perkantoran dan lainnya yang ada di Riau terpaksa ditunda.

Lebih miris, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 28 juta warga miskin di Indonesia, sementara di Riau ada lebih 500 ribu orang miskin. Mereka adalah masyarakat yang menjadi sasaran penerima beras miskin (raskin).

Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk lebih mengutamakan melakukan upaya penghematan anggaran untuk mengobati kondisi ekonomi yang 'labil'.

"Kita sebagai masyarakat harus bersama-sama selamatkan uang negara. Silahkan Chevron bersihkan limbah, tapi jangan gunakan uang negara.

Karena sejatinya cost recovery itu akan dikembalikan kepada perusahaan hanya untuk operasional operasi, eksplorasi dan eksploitasi minyak saja. Tunjukkan bahwa kita benar-benar merdeka di tanah tumpah darah sendiri," kata Menteri Sosial dan Politik (Mensospol) BEM Universitas Riau, Aditya Putera Gumesa.

Foto dugaan pencemaran limbah minyak eksploitasi migas Riau. (istimewa)

Namun ekonom sekaligus dosen di Universitas Islam Riau, Edyanus Herman Halim saat ditanya mana lebih penting pengobatan untuk ekonomi atau untuk lingkungan, menurut dia lebih penting lingkungan, karena tidak ada gunanya ekonomi ketika lingkungan tercemar.

"Jika lingkungan dibiarkan, maka di masa yang akan datang, daerah-daerah yang terpapar minyak akan menjadi kawasan berbahaya," lanjut dia.

Edyanus menyatakan, pemerintah pusat sudah harusnya mengucurkan dana untuk merehabilitasi lahan-lahan di Riau yang sudah ternoda oleh kegiatan-kegiatan migas tersebut dan jangan justru membebaninya ke Pemda Riau.

Kemana 85 Persen Hasil Migas?

Untuk diketahui, demikian Edyanus, pada bagi hasil migas, negara dapat 85 persen dan KKKS 15 persen, tapi yang 85 persen tersebut kemana? Mengapa selama 90 tahun tidak pernah dilakukan recovery atau pemulihan lingkungan.

"Dalam kondisi demikian, maka negara juga telah salah," katanya lagi.

Eksplorasi migas di Riau. (istimewa)

Sebelumnya legislator Riau Noviwaldy Jusman mengungkap pihaknya segera merancang industri pengelolaan limbah di Riau untuk memanfaatkan tanah terpapar minyak sehingga meguntungkan, bukan malah merugikan daerah.

Dimintai tanggapan atas rencana legislator itu, Edyanus menjawab; "Kalau daerah mengelola industri pengelolaan limbah, saya tidak yakin. Bisa-bisa seperti kasus RAL (Riau Airlines)," kata dia.

Jika ini memang menjadi wacana, lanjut Edyanus, maka sebaiknya melakukan studi khusus agar tidak menghasilkan hal yang lebih buruk.

"Jangan karena hal-hal yang aneh dan macam-macam, bisa-bisa besi habis arang binasa," katanya.

Yang jelas, lanjut Edyanus, pemerintah pusat harus bertanggung jawab soal pencemaran lingkungan di Riau dari berbagai kegiatan industri yang ada, termasik migas.

Tentunya, kata dia, dengan tidak mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh daerah dalam eksploitasi sumber daya alam yang selama ini dilakukan.

"Kenapa? karena jatah pemerintah pusat untuk hasil eksploitasi tersebut jauh lebih besar, Riau hanya dapat 12,5 persen dan pusat mendapat 84,5 persen," Edyanus mengungkap.

Maka dengan bagian yang begitu besar, menurut dia sepatutnya pemerintah pusat memerhatikan Riau dan harus melakukan pemulihan-pemulihan lingkungan yang tercemar akibat eksploitasi migas.

Namun dia menuntut pemerintah pusat harus tegas dengan membuat batas 'embarkasi' soal mana yang menjadi tugas CPI dan mana yang menjadi tugas pemerintah pusat, dan mana yang harus menjadi kerjaan pemerintah daerah. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau