Riau Book - Legislator di DPRD DKI Jakarja, Prabowo Soenirman mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh ditunjuk untuk mengatur parkir di gedung DPRD DKI. Meskipun, ada alasan bahwa situasi parkir di gedung DPRD begitu semrawut jika tidak ada penjagaan.

"Apapun alasannya, PNS tidak boleh jadi tukang parkir dan pungut uang parkir. Kan dia sudah digaji," ujar Prabowo di gedung DPRD DKI, Selasa (1/9/2015).

Prabowo menyarankan agar petugas parkir dikembalikan saja kepada petugas pengamanan yang biasa menjaga akses masuk dan keluar gedung DPRD DKI. Sekretariat Dewan bisa menambah personel petugas keamanan dan menaruh mereka di tempat parkir DPRD.

Menurut Prabowo, hal tersebut masih termasuk dalam tugas dan fungsi petugas keamanan. "Jadi mereka aja karena itu kan termasuk kewajiban petugas keamanan," ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo berpendapat, wajar jika pengunjung memberikan uang parkir kepada juru parkir yang menjaga dan membantu kendaraannya keluar. Akan tetapi, hal tersebut menjadi salah jika para pengunjung justru diminta uang parkir dan sudah ditentukan tarifnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyebut ada PNS yang mengoordinasi pungutan parkir di Gedung DPRD. Ia mengaku sudah mengetahui nama PNS itu.

Pegawai negeri sipil (PNS) yang mengoordinasi para juru parkir liar di Gedung DPRD DKI Jakarta diketahui bernama Ciptoyo. Ia merupakan PNS yang berdinas di Sekretariat DPRD. (kom)