Riau Book - Aparatur sipil negara atau PNS yang bekerja di instansi pelayanan publik agar menghindari menerima pemberian dalam bentuk apapun karena merupakan tindak gratifikasi, demikian Wali Kota Dumai Zulkifli AS.

Menurutnya, instansi pelayanan publik rawan terjadi gratifikasi, dan pemerintah sejauh ini terus berbenah serta melakukan upaya pencegahan secara intens, baik ke ASN maupun masyarakat.

"Gratifikasi rawan terjadi di instansi pelayanan publik, seperti di pemerintahan kecamatan dan kelurahan, karena itu diingatkan agar hindari menerima pemberian," kata Zul AS, Rabu (7/12/2016).

Bentuk pencegahan gratifikasi yang dilakukan, lanjutnya, misal dengan rencana membuat kotak pengaduan atau saran, kemudian pengawasan menyeluruh karena Dumai memiliki rentang wilayah cukup jauh.

Ditegaskan, jika masih ada jajaran pemerintahan menerima pemberian dalam bentuk apapun maka akan diberikan sanksi tegas sesuai perundangan berlaku.

"Kita imbau juga agar masyarakat jangan memberi peluang dalam pungutan liar ini karena akan diproses sesuai hukum berlaku," tegasnya.

Inspektorat Kota Dumai bersama Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sosialisasikan pengendalian gratifikasi bagi jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Selasa (6/12/2016).

Kepala daerah berharap dari sosialisasi lembaga anti rasuah ini semua pegawai pemerintahan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan meningkatkan pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi.

"Selain itu sosialisasi ini juga untuk mendorong peningkatan peran pengawasan internal," sebutnya. (RB/MC)