Riau Book - "Hai, apa kabar, ada masalah apa lagi." Seorang polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) menyapa seorang pengacara yang dia kenal di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau, Pekanbaru, Rabu (23/9/2015) pukul 14.00 WIB.

Siang itu, pengacara kondang untuk wilayah Riau, Asep Ruhiat bersama tim pengacara lainnya datang ke Polda Riau mendampingi kliennya, Arief Cuba dan Osep untuk mengadukan masalah penyerobotan lahan.

Begitu ramahnya, petugas kepolisian tersebut kemudian berbincang panjang dengan seorang pengacara yang dia kenal itu. Namun diakhir cerita, oknum polisi berpangkat ajun komisaris tersebut justru memberikan pengarahan tak wajar.

"Silahkan datang ke kantor lurah, minta dengan mereka surat pusing, katanya mereka pusing dengan masalah tanah ini," kata oknum anggota itu setelah lebih satu jam berbincang tak jelas dengan pelapor dan tim kuasa hukum.

Padahal ketika itu, pihak pelapor telah menunjukkan surat sah berupa Akta Jual Beli (AJB) yang ditandatangani camat, bahkan tertera keputusan berkaitan dengan legalitas tanah miliknya.

Namun tetap saja, petugas tersebut mencoba mengarahkan pelapor meminta rekomendasi dari pihak kelurahan, alasannya tak jelas. Hal itu melenceng dari tugas pokok SPKT seperti tertuan dalam Pasal 10 huruf a; yang menyatakan (1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi ( LP ), (2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan temapt Kejadian Perkara ( TKP ) meliputi Tindakan Pertama di TKP ( TPTKP ) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan.

"Seperti ini, selalu seperti ini. Pelayananan kepolisian tak pernah ada baiknya dan saya sudah pusing. Hukum di negara ini aneh," kata seorang warga, juga pernah kecewa saat melapor di kepolisian, namun tak ada tanggapan serius. (fzr)